Rabu, 19 Juni 2024
27 C
Surabaya
More
    HukrimKominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

    Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

    JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyebut pihaknya turut menelusuri dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Dirjen Aptika (Aplikasi Informatika) untuk melakukan penelitian apa penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya,” ungkap Budi Arie di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

    Lebih lanjut Budi Arie menjelaskan Kominfo menyelidiki kasus ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Di antaranya KPU hingga BSSN.

    “Itu kita koordinasi dulu dengan BSSN, dengan KPU, untuk terus mengantisipasi soal keamanan IT KPU,” terang Budi Arie.

    Budi berharap masalah dugaan kebocoran ini bisa segera diselesaikan. “Secepatnya, secepatnya. Ini kan baru tadi pagi. Ya secepatnya kita selesaikan,” terangnya.

    Baca juga :  Hakim Tolak Gugatan PT Best Crusher Sentralindojaya pada P3SRS Pakuwon Center Tunjungan Plaza

    Sementara dalam keterangan tertulis, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan informasi untuk penanganan dugaan kebocoran data itu.

    “Hari Selasa, 28 November 2023, Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada KPU. Secara bersamaan, kami juga melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung upaya penanganan dugaan kebocoran data tersebut,” jelasnya, Rabu (29/11/2023).

    Menurut Samuel, langkah itu dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Semuel menyatakan sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kementerian Kominfo juga telah mengambil langkah proaktif.

    Baca juga :  Hakim Tolak Gugatan PT Best Crusher Sentralindojaya pada P3SRS Pakuwon Center Tunjungan Plaza

    “Dalam pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah dengan menerapkan sistem keamanan terhadap data pribadi,” tandasnya.

    Samuel mengingatkan pengaturan dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    “Kominfo juga mengingatkan kembali larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,” ungkapnya.

    Bahkan, sesuai Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

    Baca juga :  Hakim Tolak Gugatan PT Best Crusher Sentralindojaya pada P3SRS Pakuwon Center Tunjungan Plaza

    “Kominfo mengimbau seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik lingkup publik maupun privat untuk meningkatkan keandalan sistem keamanan siber dan pelindungan data pribadi dalam setiap sistem elektronik yang mereka miliki sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Semuel. (*)

    Reporter : Wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan