SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo RI Usman Kasong dan Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono secara resmi membuka Festival Kelompok Informasi Masyarakat (KIMFest) tahun 2023 di Gedung Balai Pemuda, komplek Alun-alun Surabaya, Jumat (27/10/2023). Seusai membuka acara tersebut, mereka juga sempat meninjau sejumlah stand peserta pameran yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa KIM itu manfaatnya sangat luar biasa, karena seluruh program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa disosialisasikan langsung kepada masyarakat oleh KIM. Dengan sinergi dan kolaborasi dengan KIM, akhirnya berbagai program itu bisa tersampaikan kepada masyarakat.
“Begitu pula sebaliknya. Apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, dapat kami tampung melalui KIM. Jadi, KIM selalu jadi corong sosialisasi berbagai program pemerintah. Makanya, kalau hari ini berbicara soal penurunan pengangguran dan kemiskinan, tentu tidak lepas dari peran KIM yang sangat luar biasa, karena KIM ini sudah kita bentuk setiap kelurahan,” kata Eri.
Oleh karena itu, dengan adanya acara hari ini, KIM diharapkan terus berkembang, terus menjadi yang terbaik untuk negara ini, dan dalam memberikan yang terbaik kepada pemerintahnya. Menurutnya, KIM itu berjuang dari titik yang berbeda dengan pemerintah dan bisa menggabungkan antara pemerintah dengan masyarakatnya.
“Saya yakin kalau ini terus berjalan di bawah bimbingan Kemenkominfo, insyaallah ini akan membawa perubahan kepada negara ini, khususnya membawa perubahan untuk Kota Surabaya. Teruslah berjuang karena perjuangan kita belum berakhir, masih ada pengangguran dan kemiskinan yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan digitalisasi ini sejalan dengan apa yang sedang dijalankan oleh Pemprov Jatim. Menurutnya, reformasi birokrasi yang ditugaskan oleh Menpan RB adalah reformasi birokrasi tematik, kedua investasi dan yang ketiga dituntut untuk digitalisasi.
“Oleh karena itu, selama 2 tahun terakhir ini kami terus berusaha supaya birokrasi ini bisa berdaya secara digital, makanya semua proses birokrasi dilakukan secara sistemik dan digital, dan tajuk kami adalah Jawa Timur semakin digital, mudah-mudahan itu bisa terjadi,” katanya.
