SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Melalui program Padat Karya digagas Pemkot Surabaya, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU), mampu naik kelas dan terbebas dari jeratan rentenir.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan keinginannya agar para pelaku UMKM di Kota Surabaya, harus keluar dari kemiskinan melalui program padat karya.
“Saya ingin, selain bisa naik kelas, para pelaku UMKM binaan BPR SAU bisa terbebas dari kemiskinan hingga jeratan rentenir dalam menjalankan usahanya. Karena itu, jika ingin terus naik kelas, maka tidak boleh ada kata pantang menyerah dari para pelaku UMKM,” kata Eri memotivasi saat penyerahan piagam penghargaan terhadap para pelaku UMKM yang dinyatakan naik kelas oleh BPR SAU di Balai Pemuda, Kamis (10/8/2023).
“Ketika UMKM itu naik kelas, maka mereka akan mempekerjakan kembali dari warga atau tetangga-tetangganya, ini sangat luar biasa. Semoga UMKM yang naik kelas ini bisa terus BPR SAU dampingi dalam hal permodalan,” lanjutnya.
Menurut Eri, modal semangat saja tidak cukup tanpa adanya permodalan ketika menjalankan sebuah usaha. Sebab, dengan adanya modal usaha, maka para pelaku UMKM harus bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Karena itu, harapnya, para pelaku UMKM di Kota Surabaya tidak setengah-setengah dalam membangun sebuah usaha. Dengan harapan, 65 ribu keluarga miskin di Kota Surabaya bisa terlepas dari kemiskinan. “Akan kita tambah terus, karena kita ada 65 ribu keluarga miskin yang kita gerakkan semuanya melalui Padat Karya dan UMKM. Dan semua permodalan kita gerakkan dengan BPR SAU,” katanya.
Direktur Utama (Dirut) PT BPR SAU Renny Wulandari menyampaikan, BPR SAU bersama Pemkot Surabaya akan terus mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas. Saat ini, BPR SAU telah membantu 2.500 pelaku UMKM di Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan.
“Akhirnya dengan adanya program Padat Karya mereka kami beri modal, dan menghasilkan sebuah produk hingga akhirnya menuai penghasilan,” kata Renny.
BPR SAU tidak hanya memberikan permodalan bagi para pelaku UMKM di Surabaya, tapi juga memberikan pendampingan lainnya. Seperti digital marketing, pemasaran, dan lain sebagainya.
“Jumlah pinjaman yang kami berikan mulai Rp 2 juta bahkan ada yang ratusan juta. Kita berikan pendampingan khusus, setiap bulan dua kali, hingga kita evaluasi,” terangnya.
Ia berharap, BPR SAU, Pemkot Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas UMKM, sehingga keluarga miskin di Kota Pahlawan terbebas dari kemiskinan.
“Karena ada yang ikut di e-Peken juga ya, jadi kita terus bersinergi dengan pemkot. Targetnya, sampai akhir tahun kita upayakan bisa menjangkau di angka 4 ribu UMKM,” harapnya.
Sementara itu, Syaiful Anas, warga Tambaksari, pelaku UMKM paving binaan BPR SAU mengaku, kini ia memiliki penghasilan puluhan juta perbulan.
“Sebelumnya kami usaha warung makan, karena Covid-19 kami tutup. Hingga akhirnya mendapatkan bantuan usaha dari Pemkot Surabaya berupa program Padat Karya paving,” kata Anas yang mengaku sudah naik kelas karena terbebas dari jerat kemiskinan
Selain Anas, ada pula Elok Uripah yang usahanya bergerak di bidang ekspor teripang. Warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak itu kini hidupnya telah lebih baik. “Alhamdulillah per bulan penghasilan saya sekarang bisa lebih dari Rp 25 juta,” akunya. (*)
