SURABAYA (WartaTransparansi.com) –
Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, tidak ada anggaran perjalanan dinas dalam penanganan stunting yang melebihi target di Surabaya.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan stunting di Kota Surabaya sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, saya pastikan, tidak ada anggaran perjalanan dinas dalam penanganan stunting yang melebihi target,” tandasnya.
Pernyataan Eri tersebut, lantaran sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh pimpinan pusat dan daerah untuk berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Sebab, ada 43 persen APBN dan APBD yang dinilainya kurang tepat dalam penerapannya.
Jokowi mencontohkan, soal penanganan stunting di daerah senilai Rp 10 miliar. Menurutnya, nilai tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan karena penganggaran paling besar ada pada perjalanan dinas dan rapat.
“Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan, pengembangan dan sebagainya Rp 2 miliar, yang benar-benar buat beli telur nggak ada Rp 2 miliar penampakan. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini?,” begitu Jokowi saat Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Rabu (14/6/2023) lalu.
Terkait hal itu, Eri mengatakan, dana APBD Pemkot Surabaya sudah dilepaskan per rekening sesuai keperluan, sehingga anggaran itu bisa dicairkan ketika hanya diperlukan saja.
“Kan nggak mungkin, anggarannya untuk dibelikan kudapan, tapi perjalanan dinasnya dinaikkan pesawat. Nah, ini saya juga bingung, tapi saya pastikan di Surabaya tidak yang seperti itu (perjalanan dinasnya), karena anggarannya sudah per rekening,” katanya.
