Jumat, 21 Juni 2024
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoDitengarai Marak Kecurangan Pajak Galian C, LKH Barracuda Desak Kantor Bapenda Transparan

    Ditengarai Marak Kecurangan Pajak Galian C, LKH Barracuda Desak Kantor Bapenda Transparan

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barisan Rakyat dan Cendekiawan Muda (Barracuda) minta Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto bersedia memberikan penjelasan terkait pembayaran pajak galian C yang menyebar di wilayah Kab. Mojokerto.

    Upaya ini agar masyarakat mengetahui secara transparan terkait jumlah wajib pajak dan tidak wajib pajak galian C di Kabupaten Mojokerto serta transparansi terkait besarnya dana reklamasi galian C di tahun 2015-2022, agar tidak menimbulkan kecurigaan maraknya korupsi dan kolusi yang melibatkan Kantor Bapenda Kab. Mojokerto.

    “Kami perlu kepastian dan transparansi jumlah wajib pajak dan tidak wajib pajak galian c di Kabupaten Mojokerto. Kemudian transparansi terkait besarnya dana reklamasi galian c di tahun 2015-2022,” jelas Ketua LKH Barakuda, Hadi Purwanto, S.T., S.H, kepada awak media, di Kantor Bapenda Kab. Mojokerto, Kamis, (30/3/2023).

    Menurut Hadi Purwanto, mendesak pimpinan kantor Bapenda Kab. Mojokerto memberikan penjelasan secara transparan melalui audensi di kantornya ini, agar polemik terkait galian c, pembayaran pajak CV Musika dan pemblokiran rekening pengusaha galian c atas nama Khoirul Anwar serta dana jaminan reklamasi yang telah dipergunakan untuk reklamasi, bisa diketahui dengan jelas dan gamblang.

    “Kami datang beraudiensi bukan untuk menyudutkan Bapenda Kab. Mojokerto. Fakta di lapangan ada oknum staf Bapenda Kabupaten Mojokerto yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan menarik pajak galian ilegal,” terang Hadi Gerung, panggilan akrabnya.

    Baca juga :  Di Kota Mojokerto: Lengkapi Kota Kuliner dengan Festival Bakar Sate

    Ditambahkan, fakta dilapangan ada juga oknum Bapenda yang diduga melakukan korupsi serta melakukan pencucian uang dalam pencatatan retase hasil galian c. Realitanya 50 dump truck tapi yang dicatat hanya 20 dump truck.

    Masih keterangan Hadi, terkait pengaduan masyarakat atas nama Khoirul Anwar, sebenarnya beliau bukannya tidak mau membayar pajak. Beliau hanya butuh kejelasan mengapa besaran pajak bisa naik dan tunggakan pajaknya bisa mencapai Rp 602 juta.
    “Selama ini, Bapenda Kabupaten Mojokerto kurang sosialisasi, website Bapenda tidak dimaksimalkan dengan baik. Kami meminta solusi agar rekening Khoirul Anwar beserta anak istrinya segera dibuka blokirnya,” jelas Hadi Gerung.

    Menurut Ketua LKH Barrakuda, intinya kami perlu pejelasan transparan terkait (a) Besarnya pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak galian C tahun 2015 hingga tahun 2022; (b) daftar dan jumlah wajib pajak galian C Dan informasi terkait daftar dan jumlah galian C yang tidak wajib pajak/illegal pada tahun2015 hingga tahun 2022; (c) besarnya dana jaminan Reklamasi galian C pada tahun 2015 hingga tahun 2022; (d) besarnya Dana jaminan reklamasi galian C pada tahun 2015 hingga tahun 2022 yang telah dipergunakan untuk reklamasi; (e) besarnya pajak yang sudah dibayar dan wajib dibayar oleh wajib pajak CV. MUSIKA pada tahun 2015 hingga tahun 2022; (f) Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi serta pencucian uang dalam pencatatan retase hasil galian C; (g) Dugaan adanya indikasi korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan Dana jaminan reklamasi galian C sekaligus terkait Dasar hukum penentuan besarnya nilai pajak untuk galian C dan Dasar hukum dan alasan pemblokiran rekening atas nama Khoirul Anwar beserta istri serta anaknya di Bank Jatim Bank BNI, Bank BCA.

    Baca juga :  Dikbud Kerahkan Sekolah Ikuti Kirab HUT 106 Kota Mojokerto

    Secara terpisah, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Mardiasih, S.H., M.H. mejelaskan ada 133 titik pertambangan di Kabupaten Mojokerto. Terdiri dari 36 yang diketahui masih beroperasi, sedangkan 75 titik sudah tidak beraktivitas. Nanti data 133 titik tersebut bisa pihaknya berikan secara tertulis ke LKH Barracuda.

    “Galian C yang berizin dan yang saat ini masih beroperasi ada sebanyak 15 titik. Perlu diketahui, target pajak minerba tahun 2022 adalah sebesar Rp 23 miliar dan realisasi 100 %. Di tahun 2023 target pajak minerba naik menjadi sebesar Rp 55 miliar dengan upaya kami bersurat di 3 lembaga, yakni KPK, Kemenkeu dan Kemendagri,” jelas Mardiasih.

    “Kami meminta dasar hukum, bisa atau tidak menarik pajak galian ilegal di Kabupaten Mojokerto. Mengingat sebelumnya, kami telah mengadakan rapat dua kali dan belum ada kesepakatan dengan Forkopimda. Rapat pertama, Kapolresta Mojokerto dan Kapolres Mojokerto saat itu tidak hadir. Kemudian rapat kedua semua instansi diwakilkan, baik itu Polres Mojokerto, Polresta Mojokerto, DLH, Satpol PP dan Perizinan,”jelas Mardiasih.

    Baca juga :  Pemkab Mojokerto Gelar Gus & Yuk Cilik 2024

    Mardiasih menyebutkan, pihaknya akan mempersiapkan e-portal menuju transparansi agar tidak timbul kecurigaan baik yang ditimbulkan orang lain maupun oknum staf Bapenda Kabupaten Mojokerto.
    “Terus terang, kami tentu tidak bisa memantau semua staf kami. Kalau Barracuda menemukan hal negatif, sudah laporkan saja. Hal itu bukan perintah dari saya, melainkan inisiatif dari oknum staf Bapenda itu sendiri,” terang Mardiasih.

    Dikatakannya, beberapa titik pertambangan di Kabupaten Mojokerto sudah pernah ia datangi. Pihaknya mengedepankan bicara dari hati ke hati, bertanya mengapa ada tunggakan pajak.
    “Kami juga tidak menuntut harus dilunasi, minimal ada pembayaran karena hal itu sudah menunjukkan ada itikad baik dari wajib pajak. Jadi seperti itu ya solusi terkait pemblokiran rekening Pak Khoirul Anwar beserta anak istrinya,” ungkap Mardiasih.

    “Ada pembayaran Rp 50 juta saja, kami langsung bersurat ke bank untuk membuka blokir rekening Pak Khoirul Anwar beserta anak istrinya. Atau solusi kedua bisa dengan surat kuasa pemindahbukuan dari wajib pajak Pak Khoirul Anwar,” imbuh Mardiasih.

    Terkait reklamasi galian c itu bukan wewenang Bapenda Kabupaten Mojokerto untuk menjawab. Hal itu merupakan wewenang pihak terkait yang telah memberikan izin pertambangan galian c.
    “Kemudian terkait CV Musika bisa ditanyakan ke KPP Pratama karena CV Musika bukan termasuk wajib pajak minerba. Besaran pajak yang sudah dibayar dan wajib dibayar oleh wajib pajak CV Musika bisa dijawab oleh KPP Pratama,” papar Mardiasih. (gia)

    Reporter : Gatot Sugianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan