Rabu, 30 November 2022
27.2 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanKomisi A DPRD Surabaya Desak Developer Darmo Hill Cabut Laporan ke Polisi

    Komisi A DPRD Surabaya Desak Developer Darmo Hill Cabut Laporan ke Polisi

    SURABAYA ( Warta Transparansi.com) –Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait aduan warga Darmo Hill soal sengketa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) dan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), dengan pihak developer.

    RDP yang digelar pada Selasa (27/09/2022) tersebut, dihadiri sejumlah perwakilan warga, pihak developer dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

    Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menyatakan, seharusnya kedua belah pihak menyelesaikan damai, tanpa harus melapor pada pihak berwajib.

    “Kita juga menyayangkan tindakan pihak pengusaha dalam hal ini pengembang, yang melaporkan warga karena dugaan penggelapan uang IPL ke Polrestabes Surabaya. Karenanya kita meminta supaya pihak developer mencabut laporan,” tegasnya.

    Baca juga :  Adhy Karyono, Produk Perikanan Jatim Sumbang 30 Persen Nasional

    Srikandi Partai Golkar ini mengatakan, seharusnya warga punya wewenang atas pengelolaan IPL. Karena dipemukiman tersebut sudah terbentuk RT dan RW.

    Dalam RDP terungkap, bahwa warga membeli tanah kapling bukan membeli rumah. Karena itu pihak developer tidak punya wewenang mengelola fasum dan fasos termasuk IPL.

    “Semoga apa namanya pengusaha ini juga sadar akan kesalahannya. Pengusaha itu salah tangkap. Ya salah tangkap, dalam artian memaknai bahwa pengelolaan iuran RT itu harusnya melalui mereka,” ujar Ayu.

    Sementara Farhan staff DPRKPP Surabaya mengatakan pihak developer pada tahun 2000 telah menyerahkan fasum seluas 1600 meter persegi. Sedangkan di tahun 2002 menyerahkan 95 titik PJU.

    “Sedangkan sisanya terkendala karena sertifikat induk hilang. Persoalan ini masih dalam proses untuk didata ulang. Dalam rapat terakhir tanggal 23 September 2022 kita minta ke pengembang supaya segera memasukkan berkas,” katanya.

    Baca juga :  Survei ARCI PARPOL Jatim Golkar Peringkat Empat

    Pihak Developer Darmo Hill bersikukuh tetap melanjutkan proses hukum ke pihak RT terkait tuduhan penggelapan IPL.

    “Kami masih berproses di pengadilan, masih berproses hukum. Kami siap bermusyawarah dengan pihak manapun, tapi tidak dengan mencabut gugatan. Kita ini developer bukan pihak penjual tanah kavling,” ujar Dedi Prasetyo legal corporate PT Dharma Bhakti Adijaya sebagai Developer Darmo Hill.

    Ketua RT 04/RW 05 Darmo Hill, Toni Sutikno menyatakan dirinya tidak sendirian dalam memperjuangkan menyelesaikan masalahmya dengan Darmo Hill

    “Sebelumnya kita merasa sendirian, atau berjuang sendirian selama ini. Kita dibantu oleh Komisi A untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Darmo Hill,” katanya.

    Toni baru mengetahui dalam RDP di Komisi A, bahwa ada undang undang yang tidak memperbolehkan developer menjual tanah kavling. Namun dilapangan developer masih menjual tanaj kavling.

    Baca juga :  Adhy Karyono, Produk Perikanan Jatim Sumbang 30 Persen Nasional

    “Kita ini beli tanah kavling dan kita bangun rumah sendiri. 100 persen warga disini seperti itu. Padahal UU menyebutkan kalau developer jual kavling itu gak boleh, kenyataannya Darmo Hill ini malah jual kavling, bukan jual rumah,” ungkapnya.

    Toni mengatakan, warga berharap agar pihak developer segera mencabut laporannya yang sudah dilaporkan ke pihak Polrestabes Surabaya.

    “Jadi mudah-mudahan warga Darmo Hill berharap banyak dari rapat hearing yang digelar Komisi A ini, bisa menyelesaikan masalah kita,” pungkasnya.(*)

    Reporter : Sumardji

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan