Rabu, 28 September 2022
32 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanDPR Anggap SE Mendagri No.821 Melawan Undang undang

    DPR Anggap SE Mendagri No.821 Melawan Undang undang

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mempertanyakan keberadaan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 september 2022 terkait soal pendelegasian kewenangan.

    Lebih tepatnya, pemberian izin tertulis Mendagri kepada PJ (pejabat), PJS (Pejabat sementara), maupun PLT (Pelaksana tugas) Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melakukan berbagai kewenangannya, yang sejatinya semua itu bertentangan dengan beberapa undang-undang.

    Terkait fungsi pembinaan, pengawasan, supervisi, maupun eksistensi, dan sebagainya. Juga dengan jalannya pemerintahan daerah karena memang itu juga salah satu yang diamanatkan oleh undang-undang dalam hal membantu Presiden.

    “Saya izin untuk menanyakan di luar konteks anggaran yaitu terkait soal surat edaran Menteri Dalam negeri itu di mana Mendagri memberikan izin secara tertulis kepada PJ, PJS, maupun PLT Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melakukan berbagai kewenangannya. Sejatinya semua itu bertentangan dengan beberapa undang-undang, serta rawan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Saan ketika di konformasi Kamis

    Baca juga :  Komisi A DPRD Surabaya Desak Developer Darmo Hill Cabut Laporan ke Polisi

    Politisi Fraksi Partai NasDem ini mencontohkan nomor 4 huruf A dalam surat edaran Mendagri tersebut. Yakni, pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

    Huruf B, yang isinya persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    “Melihat hal tersebut, kami juga mengkaji surat edaran ini, dan untuk kebaikan bersama. Disini juga banyak hal atau peraturan yang sebenarnya bertabrakan atau bertentangan. Misalnya Saya ingin contohkan terkait dengan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang terkait soal pemberhentian pegawai dan pengangkatan atau pemindahan.

    Baca juga :  Pasca Pertemuan Empat Mata, Peluang Gerindra Gabung KIB Makin Lebar

    Terutama dalam pasal 14 ayat 7 yang mengatur bahwa badan atau dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” ungkapnya.

    Dalam penjelasan pasal 14 ayat 7 undang-undang tersebut, lanjut Saan, yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan, perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

    Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Sementara yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.

    Baca juga :  Gelar Sosialisasi 4 Pilar, Bambang DH Bangkitkan Semangat Para Pelajar

    “Jadi terkait soal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Misalnya status ASN di satu daerah itu harus mengacu kepada pasal ini 14 ayat 7 dalam undang-undang nomer 30 tahun 2014 itu. Jadi, tidak bisa serta merta hal itu bisa dilakukan oleh PJ, PJS atau PLT,” tegasnya. (*)

    Reporter : Syarifuddin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan