KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan pemerataan bantuan sosial bagi warga terdampak kenaikan BBM.
Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang mendapat perhatian dari bupati dalam penyaluran bantuan sosial itu. Terdapat 300 orang penyandang disabilitas yang diusulkan Dinas Sosial untuk mendapatkan pencairan BLT BBM.
“Mengingat kenaikan BBM yang cukup signifikan dan pasti ini akan berdampak pada elemen masyarakat salah satunya teman-teman kita disabilitas, dan kita menyiapkan kurang lebih ada 300 penerima manfaat,” kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat melakukan bertemu perwakilan organisasi disabilitas di Kantor Pemkab Kediri, Kamis (8/9/2022).
Mas Dhito mengungkapkan, untuk melakukan subsidi kenaikan BBM, Pemerintah Kabupaten Kediri mengeluarkan anggaran dari APBD murni sebesar Rp17 miliar ditambah dana untuk cadangan sebesar Rp17 miliar.
“Jadi kurang lebih ada Rp34 miliar dana yang kita siapkan (dari APBD) untuk melakukan subsidi ditambah lagi dana dari pemerintah pusat Rp73 miliar,” terangnya.
Dengan besaran dana untuk subsidi itu, Mas Dhito mengaku mendapat aduan masyarakat terkait bansos yang dinilai masih ada kejadian tidak tepat sasaran. Mas Dhito pun tak menampik kemungkinan itu tetap ada dalam proses penyaluran.
Pun demikian, pihaknya menegaskan dalam penyaluran BLT BBM Mas Dhito menegaskan tidak boleh ada penyelewengan atau pun pemotongan dalam penyalurannya.
