KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang rencananya digelar tahun 2023, mendapat penolakan dari Pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PPM) se-Mataraman.
PPM Mataraman, yang meliputi PPM di Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kabupaten Pacitan Jawa Timur menolak dan melayangkan keberatan terkait keputusan PP Pemuda Muhammadiyah yang akan menggelar Muktamar Pemuda Muhammadiyah di bulan Mei 2023 mendatang.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan PPM se- Mataraman menggelar silaturahmi dan diskusi di yang dihadiri Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah Horo Wahyudi di Beach Cafe Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Rabu (31/8).
“Keputusan bersama PPM Se-Mataraman, untuk menolak Muktamar di tahun 2023, karena sudah menyalahi keputusan Tanwir yang mengamanatkan Muktamar yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu. Maka sudah tepat jika kami keberatan jika Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan tahun depan,” kata Ketua PPM Kabupaten Kediri, M. Afwan Al-Asgaf, Kamis (1/9/2022).
Ulama muda yang akrab disapa Gus Afwan mengatakan, pihaknya mempertanyakan hasil keputusan Tanwir tentang rencana penyelenggaraan Muktamar yang sudah ada 2 kali Surat Keputusan (SK). Sejatinya di Muhammadiyah telah diajarkan tertib administrasi organisasi. Namun yang kini terlihat bertolak belakang dengan tatanan dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Lanjut Gus Afwan, seyogyanya Pimpinan Pusat menjadi contoh bagi pimpinan dibawahnya. Namun yang terjadi ibarat panggung sandiwara dari pengurus pusat hingga merembet ke daerah. “Kita ini sering mengkritik perpanjangan masa jabatan, seperti wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Tetapi ini, Pemuda Muhammadiyah malah contoh yang tidak baik. Ya kalau memang ada yang mengharuskan Muktamar dilaksanakan di tahun 2023, maka setidaknya harus melalui Tanwir. Karena legalitas Pimpinan Pusat dibulan dimana harus dilaksanakan Muktamar di tahun 2022, karena ini juga berdampak pada Pimpinan yang ada dibawahnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Horo Wahyudi, menyampaikan, bahwa Pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya jago politik saja. Namun, juga jago dalam bidang ekonomi.
Pria yang juga Owner dari Nuha Food mengutarakan, mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk membayangkan, jika Pemuda Muhammadiyah memiliki keahlian dan kemapanan dalam hal ekonomi. “Coba sejenak kita bayangkan bersama, jika ada 10 saja anggota Pemuda Muhammadiyah dari kita ini yang jago ekonomi, maka saya yakin betul urusan pendanaan kegiatan akan beres,”terangnya.
Menurut Horo, sektor ekonomi ini sangat penting dan juga menjadi fokus jihad dari Muhammadiyah itu sendiri. “Hal ini juga diperkuat dengan hasil Muktamar yang diselenggarakan di Makassar, yakni Muhammadiyah mengamanatkan untuk jihad ekonomi setelah jihad di bidang pendidikan, kesehatan dan politik,” tutupnya. (Abi).