Ini Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksi di DPRD Soal Dana Cadangan Pilgub

Ini Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksi di DPRD Soal Dana Cadangan Pilgub
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim, Khofifah yang membacakan jawaban dana cadangan Pilgub 2024. (foto/sr)

SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Gedung DPRD Jatim, Senin (8/8/2022) memberikan jawaban Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa atas Pandangan Umum Fraksi di DPRD Jatim terhadap Raperda Dana Cadangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024.

Sebelumnya (1/8/2022) sejumlah Fraksi DPRD Jatim mempertanyakan mengenai sumber dana cadangan yang akan digunakan pada pemilihan Gubernur dan Wagub agar dilakukan dengan upaya penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak melakukan refocusing anggaran.

Dimana sebelumnya, Pemprov bersama DPRD Jatim akan memenuhi kebutuhan Pilgub 2024 melalui mekanisme dana cadangan sebesar Rp 600 miliar dalam dua tahun anggaran. Sementara kebutuhan sisanya bakal dipenuhi di tahun 2024.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam rapat paripurna di DPRD, Senin (8/8/2022) menjelaskan, dana cadangan tidak perlu melakukan refocusing anggaran. Begitu pula, sumber dana cadangan dipastikan berasal dari upaya optimal menambah kontribusi PAD.

Pernyataan Emil ini merupakan diantara tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait raperda dana cadangan yang telah disampaikan pada rapat paripurna pekan lalu. Emil mewakili Gubernur Khofifah dalam pembacaan jawaban eksekutif.

“Kami sampaikan bahwa dalam penerimaan PAD setiap tahunnya, BUMD Jawa Timur telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan,” kata Emil dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anwar Sadad.

Sekalipun demikian, dia tak memungkiri ada beberapa BUMD yang kontribusinya perlu ditingkatkan. Menurut Emil, Pemprov Jatim telah berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMD agar secara optimal.

Diantara upaya yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan, bersinergi dengan BPKP untuk melakukan diagnostic dan penilaian implementasi good corporate governance kepada BUMD.  “Mendorong dan berperan dalam melakukan kerja sama business to business antara BUMD Jawa Timur dengan Provinsi lain melalui misi dagang,” jelas Emil yang juga Ketua Demokrat Jatim.