Sabtu, 20 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaCatut Nama Baktiono, Pemeras Bandrol 50 Juta

    Catut Nama Baktiono, Pemeras Bandrol 50 Juta

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Komisi C DPRD kota Surabaya melakukan dengar pendapat terkait sengketa tanah di Gunung Anyar Timur. Hj Lilik Aliyati dan PT Griya Mapan Santosa(GMS) sama-sama pemiilik serfifikat dilahan yang sama.

    Namun, sengketa itu berbuntut panjamg. Manakala ada oknum yang mengatasnamakan Baktiono selaku anggota dewan kota Surabaya. Didalam penyelesaian sengketa ada seseorang meminta sejumlah uang. Walaupun modus penipuan itu segera diketahui .

    Lilik Aliyati setelah diberitahu Ghoni bahwa nomor tersebut bukan nomor HP-nya Baktiono, iapun mulai curiga dan urung mentransfer kepada oknum penipuan.

    “saya ditelepon orang tak dikenal yang ngaku-ngaku utusan Pak Baktiono dan minta uang Rp 50 juta untuk proses hearing di Komisi C. “ujar Lilik Aliyati usai dengar pendapat diruang Komisi C DPRD kota Surabaya, Kamis (14/7/2022).

    Baca juga :  Wali Kota Eri Kukuhkan Paskibra Surabaya dengan Formasi Lengkap

    Lilik bersyukur, karena dirinya belum memberikan uang sepersenpun pada penelpon hingga tidak jadi tertipu.

    “Alhamdulillah uang tersebut belum saya transfer. Karena saya sudah tanya ke Pak Ghoni dan dijawab kalau itu bukan nomornya Pak Baktiono,” ungkapnya.

    Politisi muda PDI Perjuangan Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am menyatakan, secara kelembagaan pencatuan nama Baktiono adalah bentuk pelecehan institusi DPRD Kota Surabaya.

    “Ini kan mencemarkan kami sebagai anggota dewan. Pak Baktiono selama ini sangat lugas dan solutif dalam menyelesaikan problematika warga Surabaya, ”katanya

    Ghoni mengajak warga Surabaya untuk tidak muda percaya kepada seseorang yang mengatasnamakan anggota dewan. Dengan jamji menyelesaikan perkara, tapi akhirnya meminta imbalan uang .

    Baca juga :  Rahmat dan Taqwa Modal Membina Rumah Tangga

    “Sejauh ini marwah DPRD terjaga dengan baik,” katanya.

    Ditempat yang sama Baktiono menjelaskan, jika ibu Lilik masih ada sengketa lahan dengan PT GMS dan kini masih dalam proses penyelesaian yang difasilitasi Komisi C.

    Terkait oknum pencatutan nama Baktiono yang meminta Lili Aliyati. Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Baktiono menyatakan, bahwa Komisi C selama membantu masyarakat Surabaya, baik persoalan pembangunan, pendidikan, kesehatan , sengketa tanah dan lain-lain, sama sekali tidak pernah melakukan hal- hal yang melanggar hukum. Kantor DPRD Surabaya terbuka untuk warga.

    “Seluruh anggota Komisi C kompak dan ikhlas membantu warga Surabaya. Saya sudah berkali-kali dicatut tapi saya pertegas kembali itu bukan saya”, katanya.

    Baca juga :  Pengurus Dekranasda Kota Surabaya Resmi Dilantik

    Baktiono menegaskan, dirinya dan semua anggota komisi C DPRD kota Surabaya tidak pernah melakukan pemerasan. Untuk itu aparat penegak hukum segera melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus ini.

    “Karena yang kita kerjakan tiap hari banyak sekali.Biar nanti aparat hukum saja yang mengusut” tutur politisi senior ini.

    Ia berharap pada kalayak luas, apabila ada hal yang menyangkut oknum pemerasan dikalangan dewan hendaknya melakukan klarifikasi. Ibu Lilik Aliyati sudah klarifikasi di sini dan faktanya, no HP yang dimaksud, bukan nomer HP saya atau anggota Komisi C DPRD kota Surabaya lainya.

    “Nomor telepon saya hanya satu dan sejak 1990 sampai sekarang tak pernah ganti”, pungkasnya.(dji)

    Reporter : Sumardji

    Penulis :

    Editor :

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan