SURBAYA (WartaTransparansi.com) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov Jatim mengadakan rapat Pemantapan dan Strategi Penurunan Stunting bagi Pengelola dan Satgas Stunting di Jatim tahun 2022, di Hotel Royal Tulip Surabaya, Rabu (13/7/2022).
Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim, Maria Ernawati, mengatakan, penurunan stunting bukan persoalan yang mudah, apalagi saat ini ada tiga isu yang menjadi tantangan dalam membangun SDM, yakni masih tingginya angka prevalensi stunting nasional dengan angka 24,4, dan di Jatim 23,5. “Karena di Jatim ada 38 kabupaten/kota prevalensinya itu sangat berjarak, yang tertinggi di Kabupaten Bangkalan 38,9, dan yang terendah di Kota Mojokerto 6,9,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, isu yang kedua adalah di Jatim masih relatif tingginya angka kematian ibu dan anak, dan yang ketiga yakni adanya kemiskinan ekstrem.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronik dan infeksi yang terulang, hal ini tentu saja menjadi hambatan dalam pembangunan.
Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting, memberikan penekanan pada pentingnya konvergensi program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif menekan mencapai target penurunan stunting yang harapannya di tahun 2024 menjadi 14%.
“Dengan mempertimbangkan waktu yang relatif singkat hanya 2 tahun, apalagi selama 2 tahun ini mengalami bencana alam adanya covid-19, menjadikan kita harus sama-sama bekerja keras untuk bagaimana melaksanakan percepatan stanting di Jatim,” ujarnya.
Dikatakannya, di dalam Perpres diamanahkan bahwa selain dengan pendekatan pada gizi spesifik dan sensitif, kemudian ada konvergensi maka diamanahkan harus mengawal untuk keluarga-keluarga yang beresiko stunting, di mana keluarga stunting itu meliputi dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga yang mempunyai anak balita.
Penyelenggaraan penurunan stunting tentunya membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif, intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses air minum serta sanitasi.
Dengan berbagai kompleksitas proses percepatan penurunan stunting, bahwa pendekatannya berfokus pada keluarga-keluarga yang beresiko stunting untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di Jatim.
“Ada beberapa hal yang sudah dilakukan BKKBN untuk penurunan stunting, yakni Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stanting (TPPS) baik tingkat provinsi/kabupaten/kota desa/kelurahan di Jatim dan sudah 100% terbentuk. Selain itu juga sudah dibentuk tim pendamping keluarga yang jumlahnya ada 31.243 tim yang sudah dilakukan pelatihan,” pungkasnya.
Panitia Koordinator Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Jatim, Sofia Hanik, mengatakan, kegiatan untuk pelaksanaan penurunan stunting dan terlaporkan oleh satgas stanting baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Selain itu, untuk mensosialisasikan strategi penurunan stunting kaitanya dengan audit kasus stunting dan bapak asuh stunting.
“Adapun hasil yang diharapkan terlaksananya pelaporan pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, kesepahaman penyiapan data stunting di tingkat kabupaten/desa pemantauan dilaksanakan secara berkala melalui observasi dan kajian,” pungkasnya. (jon)