Jumat, 12 Agustus 2022
27.4 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKementerian PPPA Verifikasi Surabaya Kota Layak Anak

    Kementerian PPPA Verifikasi Surabaya Kota Layak Anak

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI) memverifikasi Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Itu dilihat dari 24 indikator yang dijadikan patokan Pemkot Surabaya.

    “Komitmennya sudah terimplementasi dengan baik. Komitmen ini tentunya tak harus dibangun oleh Wali Kota (Eri Cahyadi) namun juga Kepala PD untuk menjamin hak anak yang sudah tertuang di dalam sistem Pemkot Surabaya,” kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA RI, Rohika Kurniadi Sari, Jumat (8/7/2022).

    Hanya, lanjutnya, yang perlu dilakukan saat ini, Pemkot Surabaya harus menjalankan sistem yang sudah ada untuk memberikan jaminan hak terhadap anak. Bukan hanya pemkot yang berperan menjalankan 24 sistem yang telah berjalan, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan stakeholder dan Forkopimda agar berjalan lebih baik lagi.

    “Contoh, kasus kekerasan terhadap anak, nah ini perlu mengedepankan sistem ini dilakukan secara bersamaan dengan stakeholder, untuk memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Kasus itu pasti terjadi terus, tapi sistem ini sudah terbangun baik di Kota Surabaya,” ujar Rohika yang juga sebagai Ketua Tim Verifikasi KLA dari Kementerian PPPA RI.

    Baca juga :  Pemkot Surabaya Bagikan Bendera Merah Putih secara Gratis

    Dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Surabaya tahun 2021 – 2026, terdapat 24 sistem yang harus diterapkan secara berkelanjutan. Di antaranya, sistem monitoring memberikan pendampingan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, konseling dan lain sebagainya.

    Karena itu, kata Rohika, untuk menjadi KLA juga butuh peran serta masyarakat untuk menjamin hak perlindungan terhadap anak.

    “Kami sarankan Pemkot Surabaya bisa terus menerapkan sistem yang sudah berjalan saat ini, sehingga ke depannya siapa saja pemimpinnya sistem yang dimiliki oleh pemkot masih terus berkelanjutan, selain itu juga menjadi penilaian kami untuk menjadikan sebuah kota menjadi KLA,” sarannya.

    Ia menambahkan, setelah dilakukan verifikasi KLA, Kementerian PPPA RI akan mengumumkan hasil penilaiannya bertepatan menjelang Peringatan Hari Anak Nasional pada 22 Juli 2022 mendatang.

    Baca juga :  Peringatan Buat Perokok dan Vape, Mulai Minggu Depan Sudah Diterapkan Denda KTR

    Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani mengatakan, untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap anak, bukan hanya peran serta pemerintah dan stakeholder saja, tetapi juga orang tua.

    Ia mengatakan, usia rawan seorang anak itu antara 13 – 19 tahun. Untuk itu, orang tua juga harus mengawasi agar terhindar terjadinya tindak kekerasan, pernikahan usia dini karena accidental, stunting dan lain sebagainya.

    “Jadi guru BK di sekolahnya, SD maupun SMP juga keluarganya harus sensitif ketika ada perubahan pada anak itu mengalami gejala apa,” kata Restu.

    Ia mengungkapkan, sebuah kasus yang terjadi kemudian viral bukan menjadi indikator sebuah kota untuk tidak layak anak. Karena menurutnya, sebuah permasalahan sosial pasti bisa terjadi setiap saat di kota besar. Oleh sebab itu yang menjadi penilaian sebuah kota layak disebut KLA adalah sistem pelayanannya untuk menjamin keselamatan dan memenuhi hak terhadap anak.

    Baca juga :  Diikuti 131 Peserta, Pegadaian Kanwil XII Surabaya Sukses Gelar Khitanan Massal

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, verifikasi perlindungan hak anak yang dilakukan Kementerian PPPA RI Kemendagri, tujuannya untuk memonitoring dan evaluasi Kota Surabaya menjadi KLA.

    “Jadi verifikasi ini adalah untuk melihat langsung sejauh mana komitmen pemkot atau kepala daerah serta Kepala PD terhadap program terkait perlindungan hak anak. Indikatornya banyak ya, ada 24, diantaranya terkait anggaran dan program perlindungan hak anak,” ungkap Tomi.

    Sebelumnya Pemkot Surabaya telah melalui proses verifikasi administrasi KLA. Pada Kamis (7/7/2022) kemarin, Kementerian PPPA dan Kemendagri memastikan apakah program pemkot yang sudah dipaparkan sudah sesuai atau belum dengan implementasi di lapangan.

    “Jadi kami ajak ke tempat pelayanan hak terhadap anak yang dimiliki pemkot. Kami berharap ketika komitmen seluruh PD, stakeholder dan Forkopimda bisa memenuhi perlindungan hak terhadap anak secara berkelanjutan, maka Surabaya bisa mencapai predikat utama KLA di tahun ini,” tandasnya. **

    Reporter : Wetly

    Penulis :

    Editor:

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan