SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Tragis! Proses peradilan di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan, Jaksa Penuntun Umum (JPU) menuntut seorang bendahara dusun yang tidak korupsi selama 12 tahun dengan denda sebesar Rp 300 juta (subsider 8 bulan kurungan).
Selain itu, juga menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp 1.666.409.712, dengan penjelasan jika terdakwa tidak membayar uang penganti sejumlah tersebut, maka harta benda milik terdakwa dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh jaksa penuntut umum. Dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau diganti dengan 3 tahun dan 6 bulan penjara.
Kantor Advocates & Legal Consultants Ahmad Riyadh UB P.hD & Partners di hadapan wartawan menjelaskan bahwa Samut (55 tahun) sama sekali tidak melakukan korupsi, karena obyek tanah tambang juga bukan milik desa atau tanah kas desa.
Selain itu, lanjut Ahmad Riyadh UB didampingi partners Moh. Syamsul Hidayat dan Dimas Nur Arif, posisi Samut hanya turut serta. Itupun dengan tuduhan salah obyek karena bukan tanah kas desa.
“Kalau tidak berani membebaskan orang yang tidak bersalah, maka jangan jadi hakim,” kata Riyadh, Selasa (5/7/2022) di kantor Jl Juwono 23 Surabaya.
Berdasarkan Fakta Persidangan :
1. Bahwa uraian perbuatan yang didakwakan dan dituntutkan oleh JPU adalah mengenai PERTAMBANGAN dan LINGKUNGAN HIDUP, BUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
2. Bahwa tidak ada saksi-saksi maupun bukti-bukti yang menunjukan jika Terdakwa SAMUT melakukan pengerukan tanah di Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari Kec Gempol Kab. Pasuruan, sebelah sisi timur;
3. Tidak terdapat pengerukan TKD Bulusari pada bagian sebelah timur, yang ada adalah proses (Cut and Fill) PADA TANAH SWASTA yang dilakukan oleh MARINIR;
4. Yang melakukan pemerataan lahan atau (Cut and Fill) adalah pihak MARINIR, bukan Terdakwa SAMUT;
5. Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Dusun sejak tahun 2000 (jauh sebelum proyek pembangunan
rumah prajurit ada);
6. Semua saksi menyatakan Terdakwa tidak pernah membujuk warga agar mau menerima adanya
proyek pembangunan rumah prajurit, karena penerimaan warga atas adanya proyek tersebut adalah
dinyatakan dalam Rapat Dusun yang dihadiri oleh Pihak Marinir dan Warga Dusun Jurang Pelen 1;
7. Bahwa dalam rapat Dusun tersebut Kepala Desa Bulusari juga ikut hadir, dan menyatakan
kompensasi tersebut memang dikhususkan untuk Dusun Jurang Pelen 1;
8. Bahwa kompensasi dari pihak Marinir sebesar Rp. 25.000 / rit tersebut adalah kompensasi atas
adanya proyek pembangunan rumah prajurit, karena adanya truk-truk yang melewati pemukiman warga dan menimbulkan debu dan gangguan, BUKAN kompensasi karena melewati Tanah Kas Desa Bulusari;
9. Bahwa terdapat laporan pertanggung jawaban dari pengurus Dusun sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kompensasi tiap tahunnya yang digunakan untuk pembangunan Dusun seperti membeli paving dan tanah untuk jalan, membeli tanah untuk makam, pembangunan jalan darurat, untuk para guru ngaji yang mengajar di TPQ, untuk santunan anak yatim, untuk membeli tiang listrik, pembangunan TPT (plengsengan), dan lain sebagainya, serta hal tersebut dibenarkan oleh Saksi SITI NURHAYATI sebagai Kepala Desa Bulusari;
10. Bahwa Terdakwa dan juga banyak pengusaha tanah urug lain, membeli tanah urug dari lokasi pembangunan rumah prajurit kepada pihak marinir, BUKAN dari lokasi Tanah Kas Desa Bulusari;
11. Ahli Geodesi menyimpulkan dalam laporannya bahwa terhadap lokasi Tanah Kas Desa Bulusari terdapat pengurangan volume, BUKAN ada pengerukan;
12. Yang dilakukan perhitungan oleh BPKP adalah terkait dengan berkurangnya volume tanah di lokasi Tanah Kas Desa sebelah timur, BUKAN terkait dengan kompensasi dari ritase truk yang diterima oleh warga Dusun Jurang Pelen 1, SEDANGKAN dalam tuntutannya JPU menambahkan kerugian negara dari uang kompensasi tersebut, yang notabene terhadap hal tersebut TIDAK ADA PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARANYA yang dilakukan oleh BPKP atau Lembaga lain yang berwenang;
13. Ahli BPKP menyatakan bahwa Kerugian Negara sebesar Rp, 3.332.819.424,- tersebut TIDAK TAHU mengalir kepada siapa dan dikuasai oleh siapa;
14. Pihak MARINIR sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (JT)