Selasa, 9 Agustus 2022
26 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanFreddy Purnomo, Soal Pj Sekdaprov Jatim: Gubernur Jangan Setengah Hati

    Freddy Purnomo, Soal Pj Sekdaprov Jatim: Gubernur Jangan Setengah Hati

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) -Anggota Komisi A DARD Jatim Freddy Purnomo menyatakan gubernur Khofifah Indar Parawansa hendaknya tidak setengah hati dalam mengisi penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim.

    Pj Wahid Wahyudi sudah diperpanjang sekali. Bulan Agustus perpanjangan kedua berakhir. Sedangkan hasil seleksi oleh Tim Penilai tingkat Akhir hingga sekarang belum juga diumumkan.

    Dosen Hukum beberapa perguruan tinggi ini menjelaskan mengatakan, molornya penetapan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim definitif patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini, Gubernur Jatim belum juga mengumumkan satu nama hasil TPA.

    Pernyataan Fredy Purnomo menanggapi kebiasaan molor dan menunda-nunda yang dilakukan Gubenur Khofifah Indar Parawansa terkait reformasi birokrasi di lingkungan birokrasi Pemprov Jatim.

    “Saya dapat info, fit proper test di TPA sudah selesai, tinggal diumumkan saja oleh Ibu Gubernur Jatim tapi tak kunjung diumumkan,” kata Fredy Purnomo, saat dikonfirmasi Kamis  (16/6/2022).

    Baca juga :  Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Diatas Rata-Rata Nasional

    Politikus Partai Golkar itu meminta kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai orang nomor satu di Pemprov Jatim tidak menunda-nunda lagi pengumuman nama Sekdaprov Jatim definitif.

    “Saya berharap Ibu Gubernur Jatim segera mengumumkan siapa sekdaprov definitif, agar roda pemerintahan berjalan sempurna,” jelas Freddy Poernomo.

    Ia juga mengingatkan ada tugas-tugas berat yang akan dilakukan Sekdaprov definitif dalam waktu dekat ini. Antara lain pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 dan APBD Murni tahun 2023.

    DPRD Jatim sebagai salah satu pelaksana fungsi anggaran (budgeting) menginginkan agar pembahasan anggaran dilakukan langsung oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ex officio Sekdaprov Jatim.

    “Pembahasan anggaran dengan sekdaprov non definitif cukup menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di pembahasan APBD Jatim berikutnya,” dalih Freddy Poernomo.

    Pertimbangan lain perlunya menyegerakan penetapan Sekdaprov Jatim definitif dikarenakan  masa jabatan Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi telah berakhir pada 12 Juni 2022 kemarin.

    Baca juga :  Airlangga Capres, Dukungan Sarmuji Gubernur Terus Melebar

    Sebagaimana diketahui, Pj Sekdaprov Jatim dilantik pada 12 Januari 2022. Sesuai aturan Permendagri No. 91 Tahun 2019, Pasal 9 dijelaskan bahwa Penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah provinsi definitif.

    Begitu juga dalam Perpres No 3 Tahun 2018 pada pasal 5 ayat (3) disebutkan masa jabatan Pj Sekdaprov paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

    “Pak Pj Sekdaprov Wahid Wahyudi sudah bertugas dengan baik, tapi aturan tetap harus dilaksanakan agar pemerintah provinsi Jatim dapat bekerja melayani masyarakat lebih baik lagi,” jelas Freddy.

    Menurut Fredy, dengan segera dilantiknya Sekretaris Daerah definitif, maka otomatis dapat membantu kinerja dan program Gubernur Jatim sesuai dengan visi misi nawa bakti satya. Khususnya dalam penataan birokrasi di internal pemprov. Serta menata kelola keuangan untuk kepentingan masyarakat Jatim.

    Baca juga :  Sekdaprov Adhy Karyono Harapkan Kunker Pemprov Lampung ke Jatim Bawa Perubahan

    Sekedar mengingatkan, pada 4 April 2022, Panitia Seleksi Calon Sekdaprov Jatim telah mengirimkan 3 nama calon sekdaprov Jatim ke KASN melalui menteri dalam negeri. Adapun ketiga nama yang dinyatakan lolos seleksi Pansel adalah Adhy Karyono (Staf Ahli Menteri Sosial RI), Jumadi (Kepala Dinas Kehutanan) dan Nurcholis (Kepala Dinas ESDM).

    Namun hingga 16 Juni 2022 ini, hasil TPA tersebut belum juga  diumumkan kepada publik. Sehingga Komisi A yang menangani urusan hukum dan pemerintahan perlu mengingatkan Gubernur Jatim.

    “Ini juga menjadi tanggungjawab Partai Golkat selaku Partai Pengusung pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 silam,” pungkas   vocalis Komisi A DPRD Jatim ini. (sr/min)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan