Sabtu, 28 Mei 2022
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaMiris, 2000 Gedung di Surabaya Hanya  3% yang Pegang SLF

    Miris, 2000 Gedung di Surabaya Hanya  3% yang Pegang SLF

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Rapat Dengar Pendapat  Komisi A bersama OPD dan manajement Plaza Surabaya terkait masalah ambruknya plafon tenant Matahari, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Hj. Pertiwi Ayu Krishna mendesak Pemkot memasang  Pol PP  line di area Plasa Surabaya yang dirasa membahayakan bagi penjaga dan pengunjung.

    ”Ternyata di Plasa Surabaya belum mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Itu harus segera diurus karena disitu ada pengecekan fisik, listrik dll. Terlebih dulu harus ada rekomendasi dari OPD terkait,” ujarnya usai Hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (10/05).

    Komisi A mendorong Pemkot Surabaya agar tidak sembarangan memberi rekomendasi ijin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan SLF, mengingat masih banyaknya kejadian yang membahayakan jiwa masyarakat dan ternyata gedung yang dihuni dan menjadi tempat jujukan warga Surabaya itu tak memiliki SLF.

    Baca juga :  Wali Kota Eri Ingatkan Anak Buahnya Komitmen Kontrak Kerja

    Ayu merasa miris, melihat gelagat pengusaha yang  tidak mengindahkan aturan, maka pengelola secara langsung atau tidak, akan merugikan pegawai serta pengunjung mall. Mestinya pihak pengelola serius memperbaki secara total pasca insiden kebakaran.

    “Masih untung kejadian di Delta Plasa (Plasa Surabaya, red) satu jam sebelum karyawan masuk. Kalau saja terjadi mundur satu jam saja, akan menimbulkan korban, apalagi posisinya dekat eskalator,” ucap bunda Ayu

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan, dirinya mengusulkan ada penguatan atau perubahan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan Sertifikat Laik Fungsi, karena disitu tidak terdapat sanksi yang berat. Sehingga pihak Pemerintah sering disepelekan pengusaha.

    “Cuma sanksi denda.  Karena dianggap sepele itulah mereka males mengurus SLF,” katanya.

    Baca juga :  22 PPIH Embarkasi Surabaya Dikukuhkan

    Ayu mengungkapkan, sesuai data yang kami terima, dari 2000 gedung lebih yang harus  ber-SLF, baru 116 yang mendaftar, dan baru 59 yang dinyatakan sudah selesai.

    Dengan tegas Ayu minta kepada Pemkot Surabaya agar melarang pemilik gedung melakukan serah terima kamar sebelum SLF selesai pengurusannya.

    “Pemkot Surabaya wajib memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung,” tuturnya.

    Ayu menyatakan, Pemkot Surabaya harus tegas pada pemilik gedung. Tegas didalam isi beserta sangsinya. Penegakan Perda dan Perwali di Surabaya jangan canggung di era Walikota Eri Cahyadi, supaya ada wibawa pemerintah dan tidak disepelehkan oleh investor nakal.

    “Dulu Perwali Feminim karena dipimpin seorang ibu, sekarang harusnya mulai garang terhadap pelanggaran karena Walikota nya adalah seorang laki-laki yang gagah,” pungkasnya. (dji)

    Reporter : Sumardji
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan