SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Ratusan mahasiswa disebar ke semua kelurahan di Surabaya. Mereka akan membantu Pemkot Surabaya dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di kelurahan.
Jumlah mahasiswa peserta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka – Administrasi Kependudukan (MBKM-A) itu, tercatat 650 orang. Sejak Senin kemarin, mereka sudah dilepas dan langsung menyebar ke semua kelurahan di Surabaya.
Program MBKM-A tersebut, melibatkan seluruh rektor dan mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya. Ini bentuk gotong royong dan kebersamaan semua pihakMenurut.
Sebab, keberhasilan membangun kota atau negara itu, ketika semua stakeholder termasuk perguruan tinggi menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya.
“Melalui program MBKM-A, maka segala permasalahan di Kota Surabaya, baik itu sosial, kemiskinan atau yang sifatnya kurang bisa disempurnakan, bisa tertangani. Karena itu, kami berharap, program kerja sama ini ke depan tak hanya di bidang Adminduk tapi juga ke teknologi dan pangan,” ujarnya, Selasa (29/3/2022).
Sebab, lanjutnya, perguruan tinggi adalah tempatnya orang-orang yang hebat, tempatnya pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.
Ia juga menjelaskan, dari 650 mahasiswa yang mengikuti program tersebut, 500 di antaranya membantu pelayanan adminduk di kantor kelurahan. Sedangkan sisanya, ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) hingga sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya.
“Di Dispendukcapil mereka akan mengembangkan terkait dengan aplikasi, permasalahan, juga call center. Karena saya minta di Dispendukcapil terkait call center, kalau ada orang yang bingung terkait e-KTP, baik yang ada di lurah camat atau RT/RW tinggal telepon saja,” katanya.
Meski sebenarnya sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan adminduk, namun terkadang kata Eri, masih ada saja warga yang bingung. Makanya, dia menilai, layanan call center itu juga sangat diperlukan.
“Dengan adanya call center yang dibantu oleh adik-adik mahasiswa ini, maka akan mempermudah masyarakat yang mengalami kesulitan,” tukasnya.
Selain membantu call center di kantor Dispendukcapil, ratusan mahasiswa dari 18 perguruan tinggi negeri dan swasta di Surabaya itu akan disebar ke seluruh kelurahan. Ini diharapkan dapat mendukung percepatan-percepatan pelayanan adminduk di kelurahan.
“Mahasiswa pasti melek IT, pasti mengerti aturan, sehingga dia akan lebih cepat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan lebih cepat juga dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.
Di sisi lain, program pengabdian masyarakat ini juga memiliki hubungan erat dengan kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Karenanya, Eri berharap, melalui program MBKM-A ini para mahasiswa tidak lagi mendapatkan teori saja. Melainkan secara praktek bagaimana mereka berhubungan dan menerapkan ilmunya kepada masyarakat bisa secara langsung.
“Jadi setelah lulus dari kuliah sebagai mahasiswa mereka sudah memiliki kemampuan praktek, praktisi yang ada di masyarakat. Karena berhubungan dengan masyarakat berbeda dengan ilmu yang ada di perguruan tinggi. Tapi ketika digabungkan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, sebelum program ini berjalan, Wali Kota Eri sudah melakukan MoU dengan para rektor perguruan tinggi. Kemudian MoU dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara wakil rektor dengan Dispendukcapil.
“Dengan payung hukum itu adik-adik mahasiswa kemudian mendaftar program ini. Kemudian kita lihat, kalau kemampuannya masuk, kita terima,” kata Agus.
Ia menyebut, setidaknya ada 15 kegiatan dalam program MBKM-A. Satu di antaranya adalah mengenai optimalisasi pelaksanaan program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk).
“Yang paling banyak optimalisasi Kalimasada ini yang diletakkan di kelurahan-kelurahan. Sisanya di Dispendukcapil, ada di Dinas Kesehatan dan sebagainya, tapi dalam kendali kami program pelaksanaannya,” jelasnya.
Dalam setiap program MBKM-A itu, Agus mengatakan, ada target output pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari hasil output itulah yang kemudian dikonversi ke nilai mata kuliah peserta MBKM-A di kampus. Sementara di pemkot, juga ada pembimbing atau penilai kedua selain dari pihak kampus. “Sekitar 85 persen mereka diletakkan di kelurahan. Karena pelayanan publik kita di kelurahan, maka itu yang dikuatin. Mereka akan membantu lurah, koordinasi dengan RT/RW untuk pelayanan publik, khususnya adminduk,” ujarnya.
Program MBKM-A merupakan kerja sama antara Pemkot Surabaya dan beberapa Perguruan Tinggi di Kota Pahlawan. Program ini mulai jalan Maret hingga September 2022 dengan durasi kegiatan mulai dari 4 sampai dengan 6 bulan.
Dalam program ini, para mahasiswa akan melakukan kegiatan selama hari kerja dengan durasi 8 jam per hari. Seluruh hasil rangkaian kegiatan per hari kemudian dilaporkan di learning management system (LMS) yang telah disediakan Pemkot Surabaya.
Untuk informasi lengkap mengenai program MBKM-A tersebut, masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi Dispendukcapil Surabaya di alamat https://mbkma.disdukcapilsurabaya.id/. **