Sabtu, 28 Mei 2022
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaDKKP Dampingi Warga Manfaatkan Lahan Bekas Tanah Kas Desa

    DKKP Dampingi Warga Manfaatkan Lahan Bekas Tanah Kas Desa

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) terus memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk menyejahterakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

    Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan, di Kota Surabaya ada sebanyak 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik. 18 lahan BTKD itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.

    “Nah, dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola langsung oleh kelompok warga dan kita intens mendampingi mulai awal hingga akhir. Enam BTKD itu diantara yang di Kutisari, Wonocolo, dan Medokan Asri Kosaghara dan tiga BTKD lainnya,” jelas Antiek, Senin (24/1/2022).

    Baca juga :  Dinkes Jatim Fasilitasi Layanan Kesehatan Masyarakat Kepulauan Kangean

    Ia juga memastikan bahwa di lahan-lahan BTKD itu ditanami tanaman pangan seperti ketela pohon dan tanaman pangan lainnya, termasuk pula tanaman hortikultura seperti sayur, tomat, terong, cabe dan tanaman hortikultura lainnya. Bahkan, beberapa di antaranya sudah panen seperti beberapa hari lalu dia melakukan panen jagung dan cabai.

    “Kali ini, kita panen lele di lahan pemkot yang ada di Kelurahan Jambangan. Kebetulan di tempat ini pihak kelurahan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan budidaya ikan lele, dan hari ini kita panen sekitar 1 kwintal,” katanya.

    Menurutnya, hasil panen ikan lele itu dibagikan kepada warga, diantaranya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lansia, dan keluarga yang memiliki anak stunting. Selain itu, sebagian dijual untuk tambahan para petani, karena pengelolaannya kelompok tani satu padu.

    Baca juga :  Gubernur Khofifah Pastikan 15 Kab/Kota Jatim Zona Hijau PMK

    “Jadi, kita terus mendorong warga untuk ikut serta memaksimalkan lahan BTKD demi penguatan ketahanan pangan,” imbuhnya.

    Menurut Antiek, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.

    “Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kita, tapi yang mengelola adalah warga, kita hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak pula lahan BTKD yang masih kita kelola, dan hasil panennya kita bagikan gratis kepada warga sekitar,” katanya.

    Baca juga :  Ketua DPD RI Dukung Pembukaan TK Inklusi di Surabaya

    Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Surabaya Rahmad Kodariawan juga memastikan, sebenarnya warga juga sangat senang dan antusias mengelola lahan BTKD itu untuk lahan pertanian. Makanya ke depan, seperti harapan Wali Kota, warga yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa mengelola lahan BTKD itu.

    “Kata Pak Wali, lahan BTKD itu bisa dimanfaatkan oleh MBR. Jadi, MBR itu yang mengelola dari awal sampai akhir, kita bantu benih dan pupuknya serta pendampingannya, tapi yang mengelola mereka, dan hasil panennya bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa dimakan sendiri dan selebihnya bisa dijual untuk pemasukan mereka,” tegasnya. **

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : wetly
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan