SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen bagi PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Surabaya resmi dimulai, Senin (10/1/2022). Di minggu pertama ini, PTM dibagi dua shift, 50 dan 50 dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing.
Pelaksanan PTM 100 persen ditinjau Wali Kota Eri Cahyadi dan unsur pimpinan DPRD. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SMPN 19 Surabaya, Jalan Arief Rahman Hakim No 103 B Surabaya.
“Alhamdulillah hari ini kita melihat semua kesiapan sekolah. Ini dihadiri dengan para Pimpinan DPRD Kota Surabaya dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada juga Ketua PGRI,” kata Eri.
Ia menyatakan, pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, di sekolah telah tersedia tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga barcode PeduliLindungi.
“Yang kedua, ketika masuk di sekolah, ada jarak antar bangku, minimal 1 meter atau 100 cm. Karena ada jarak 1 meter, tidak cukup 100 persen. Makanya kita buat dua shift, tapi tetap 100 persen, hanya saja tidak dalam satu waktu. Jadi yang pertama jam 06.30 – 10.00 WIB, kedua jam 10.00 – 13.00 WIB,” jelasnya.
Eri berharap, para wali murid khususnya dari pelajar jenjang SD memberikan izin anak-anaknya mengikuti PTM. Meski dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri hal itu sudah tak diperlukan, namun perizinan dari wali murid dinilainya sangat penting.
“Insya Allah sambil berjalan kami dari pemkot dan DPRD sambil evaluasi akan kita wajibkan semua masuk 100 persen, tapi tetap dengan dua shift. Kenapa dua shift? kita meyakinkan kepada wali murid bahwa persyaratan yang satu meter juga kita lakukan, jadi nggak ada tumpuk-tumpukan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan PTM ini, lanjutnya, pelajar tidak diberikan waktu istirahat untuk ke luar kelas. Sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam kelas. Bahkan, kantin dan perpustakaan untuk sementara ditutup agar memudahkan guru mengontrol para siswa dan lebih mudah melakukan evaluasi.
“Ini bentuk dari ikhtiar kita. Karena bagaimanapun pendidikan kalau lewat hybrid terus karakter jiwa yang hebat juga akan hilang, kalau online terus anak jadinya individualis. Sehingga pemkot dan DPRD meyakinkan kita berani lakukan (PTM) dan kita coba,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen sesuai progres yang ditentukan. Mulai dari penerapan jarak 1 meter antar siswa hingga dilakukan secara 2 shift.
“Saya berharap nanti ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap, juga memantau kondisi pandemi yang ada di Surabaya. Sehingga nanti ketika pandemi sudah terkontrol, bisa ditingkatkan benar-benar 100 persen PTM di sekolah,” katanya.
Meski begitu, Herlina juga berharap ada pengecualian terhadap siswa yang memang memiliki gangguan kesehatan. Menurutnya, secara mutlak siswa yang tidak dapat mengikuti PTM karena gangguan kesehatan, tidak bisa dikatakan membolos sekolah.
“Saya berharap (PTM) tetap mengutamakan faktor kesehatan, aman dan nyaman. Mengutamakan kesehatan anak-anak itu kemudian harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. **
