Jumat, 30 September 2022
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaGubernur Jatim Terima LHP dan Kepatuhan dari BPK RI Perwakilan Jatim

    Gubernur Jatim Terima LHP dan Kepatuhan dari BPK RI Perwakilan Jatim

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua DPRD Jatim, Kusnadi serta didampingi oleh kepala Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono dan Kepala Inspektorat Jatim menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Kepatuhan dari BPK RI perwakilan Provinsi Jatim yang dilakukan secara virtual di gedung negara Grahadi.

    Adapun LHP dan kepatuhan yang diterima pemprov dari BPK RI yaitu pertama LHP kepatuhan atas belanja modal dan hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Kedua LHP kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketiga, LHP terinci kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing .

    Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan alhamdulillah pemerintah provinsi Jatim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI perwakilan Jawa Timur, yaitu kepatuhan atas belanja modal dan hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua LHP kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Baca juga :  Akhir Tahun 2023, Semua Wilayah Surabaya Sudah Teraliri Air PDAM

    Ketiga, LHP terinci kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,jelas Gubernur dalam keterangannya kepada media di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    “Terima kasih tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga LHP provinsi Jatim tersebut.  Dan catatan serta Rekomendasi dari BPK terhadap tiga LHP tersebut  akan kami tindaklanjutin. Serta Pemeriksaan BPK akan menjadi bagian ikhtiar kita untuk terus berbenah serta meningkatkan seluruh kinerja dan akuntabilitas pemerintah,” ujar Gubernur perempuan pertama di Jatim.

    Terkait pemeriksaan LHP kinerja Pendidikan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Menurutnya 20 BLUD bagi SMK yang ada saat ini ingin dikembangkan hingga 62 SMK lagi.

    “Maka dari itu LHP ini akan menjadi bagian penting bagi kami melakukan peningkatan pelaksanaan program ini. yang harus diketahui perkembangan dan inovasi dan kreativitas anak SMK di Jatim ini sangat luar biasa. Yakni Ilham Mansis siswa kelas 2 di SMK di Lamongan, dalam 10 bulan terakhir bisa mendapatkan income Rp 1,2 miliar dengan membuat animasi dan lukisan yang dijual langsung ke Amerika,” pungkasnya.

    Baca juga :  SMAN 2 Surabaya Gelar Konser Dewa 19 Featuring Ari Lasso + Virzha dan NOAH

    Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan LHP ini akan dijadikan sebagai acuan bagi pemerintahan untuk memperbaiki kinerja. Terutama pada pertanggungjawaban keuangan negara. “Kami menyampaikan terima kasih kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.

    “Masih ada permasalahan yang harus mendapatkan perhatian.  Yakni terkait vaksinasi, pemerintah daerah (pemda)  belum efektif  menyampaikan pesan untuk melakukan vaksinasi. Selain itu pendataan terkait vaksinasi juga belum sepenuhnya memadai,” ujar Kepala Kepala BPK Jatim Joko Agus Setyono.

    Joko menambahkan, untuk kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi, kebijakan percepatan revitalisasi SMK belum maksimal belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    Selain itu Pemda belum sepenuhnya melakukan penjaminan mutu pendidikan vokasi yang selaras dengan IDUKA. “Pemda belum mengupayakan informasi pasar kerja untuk menyerap para lulusan pendidikan vokasi dan belum memiliki mekasinme yang memantau lulusan ini. Pemerintah belum memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk menerapkan fleksibilitas keuangan,” jelasnya.

    Baca juga :  LaNyalla Ingatkan Pemerintah soal Mafia Tanah dan Reforma Agraria

    Lebih lanjut Joko mengatakan, untuk kinerja pelayanan pemeriksaan dan penanaman modal, pelayanan perijinan belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai. Ia menambahkan untuk kegiatan promosi dan penanaman modal belum ditindaklanjuti secara memadai. Kemudian pemberian intensif penamanan modal belum dilakukan.

    “Untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaras dengan kebijakan RPJMD. Pemda belum mwlakukan pendataan secara periodik untuk obyek dan wajib pajak maupun retribusi.

    Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi yang kami berikan bisa ditindaklanjuti. Untuk itu peran pejabat terkait sangat diperlukan dalam menindaklanjuti LHP BPK,” terangnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan sejumlah pemerintah daerah yang melakukan berbagai upaya untuk capaian kinerja. Yang pertama adalah terkait kinerja terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Situbondo telah mendistribusikan vaksin dan logistik untuk mendukung percepatan vaksinasi Covid-19.

    “Untuk kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi Pemprov Jatim mengeluarkan kebijakan percepatan revitalisasi SMK dan membentuk forum bursa kerja secara khusus. Selain itu Pemprov Jatim juga menetapkan 20 SMK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD,” pungkasnya. (min)

    Reporter : Amin Istighfarin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan