Sabtu, 13 Agustus 2022
28 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanHujan Interupsi dan Walk Out Warnai Paripurna DPRD Jatim

    Hujan Interupsi dan Walk Out Warnai Paripurna DPRD Jatim

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Hujan interupsi dan aksi walkout mewarnai sisang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang membahas Perubahan APBD Jawa Timut tahun 202. Bahkan Paripurna berjalan alot dan super kilat Pariputna dipimpin Anik Maslahak pada Senin (27/9/2021)

    Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menyatakan tak bertanggung jawab dan Walk Out dari ruang rapat paripurna DPRD Jatim sebagai bentuk protes ketidakpuasaan anggota DPRD Jatim terhadap Jawaban Gubernur atau eksekutif tentang banyaknya perubahan-perubahan anggaran yang hanya disampaikan dalam lampiran saja.

    Sedikitnya ada lima anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim yang hadir dalam rapat paripurna melakukan sksi yang walk out. Diantaranya, Rohani Siswanto, M Fawait, Aufa Zhafiri, M Satib dan Abdul Halim.

    Sebelum aksi walk out dilakukan, Rohani Siswanto yang ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra melakukan interupsi ke pimpinan rapat paripurna yang dipimpin
    Anik Maslachah selaku wakil ketua DPRD Jatim.

    Baca juga :  Wagub Emil Napak Tilas Perjuangan Sang Kakek di Balikpapan

    “Sebelum paripurna dilanjutkan, kami ijin meninggalkan sidang ini,” tegas Rohani Siswanto kepada pimpinan sidang paripurna yang juga dihadiri Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.

    Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim sikap Fraksi Partai Gerindra ini dilakukan berkaitan dengan perjuangan dan harga diri anggota DPRD Jatim yang dipilih oleh rakyat. Bahwa apapun yang disampaikan resmi oleh fraksi-fraksi harus dijawab dengan detail per Fraksi. Bukan dijawab dalam bentuk lampiran-lampiran.

    “Ini seakan-akan perjuangan fraksi-fraksi itu dianggap remeh. Ini yang tidak bisa kita terima,” dalih politikus asal Pasuruan.

    Ditambahkan Rohani, lampiran-lampiran rincian P-APBD Jatim 2021 itu kerapkali tidak sampai di tangan anggota. Namun anggota tidak sampai menduga ada yang ditutupi dalam pembahasan P-APBD 2021 kali ini.

    Baca juga :  Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Diatas Rata-Rata Nasional

    Setidaknya penyampaian secara verbal dan rinci itu diperlukan oleh anggota DPRD Jatim untuk mengawal setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak untuk masyarakat. “Saya melihat tim anggaran dan yang menyusun konsep terkait anggaran P-APBD ini tidak becus!,” sindir Rohani.

    Selain Rohani, interupsi juga disampaikan oleh Aliyadi Musthofa (F-PKB), Amar Syaifudin (F-PAN), Agung Supriyanto (F-PAN), M Azis (F-PAN), Kuswanto (F-PD)
    dan Mathur Husyairi dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN).

    Semua interupsi anggota itu intinya hampir sama, yakni berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pembahasan P-APBD Jatim 2021 yang dianggap tidak berjalan sebagaimana aturan-aturan yang berlaku. Karena itu fraksi-fraksi DPRD Jatim meminta kepada pimpinan DPRD Jatim untuk mengevaluasi dan menunda pembahasan P-APBD Jatim yang dijadwal disahkan pada 30 September 2021.

    Baca juga :  Konflik Warga Jember-Banyuwangi, Gubernur Khofifah Siapkan Solusi Permanen

    Aksi interupsi dan walk out itu dilakukan setelah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak membacakan Jawaban Eksekutif mewakili Gubernur Jatim.

    Yang menarik, tim anggaran yang diketuai Plh Sekdaprov Jatim, didampingi Kepala Bappaprov Moh Jasin dan Kepala BPKAD Bobby Sumiarso juga hadir ke kantor DPRD Jatim. Namun mereka tidak masuk ke dalam ruang paripurna karena lebih memilih ngumpet di ruang salah satu wakil ketua DPRD Jatim.

    Diduga, aksi interupsi dan walk out itu sudah bocor ke eksekutif sehingga sebagian kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim memilih ngumpet daripada masuk ke ruang paripurna DPRD Jatim (*)

    Reporter : Samuel Ruung

    Penulis :

    Editor:

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan