Sabtu, 22 Juni 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaPemkot Surabaya Belum Izinkan RHU Beroperasi

    Pemkot Surabaya Belum Izinkan RHU Beroperasi

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kota Surabaya masih belum mengizinkan Rumah Hiburan Umum (RHU) untuk beroperasi. Padahal, sejumlah relaksasi usaha seperti mal dan pusat perbelanjaan secara terbatas sudah diterapkan.

    Ditambah lagi, saat ini Kota Surabaya telah berhasil keluar dari zona oranye menjadi zona kuning.

    Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, meski RHU belum diperbolehkan buka, namun masih saja ada yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

    Anehnya, Eddy sendiri tidak menyebutkan RHU mana yang nekat beroperasi itu. Ia hanya mengatakan, pihaknya bersama jajaran terkait terus intensif melakukan pengawasan.

    “Setiap malam kita keliling lakukan pengawasan. Satpol PP bersama dengan TNI dan Polri, BPB Linmas, dan Satgas Covid-19 tetap melakukan operasi pengawasan dan penertiban terhadap RHU yang masih buka,” kata Eddy di kantornya, Rabu (1/9/2021) pagi.

    Baca juga :  Wali Kota Eri Jadikan Pasar Karah sebagai Pasar Percontohan

    Menurutnya, pengawasan ini sebagaimana menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali. Sementara di Kota Surabaya, saat ini masih di level 3.

    “Kita masih di level 3. Pada PPKM level 3, RHU masih belum boleh buka. Sehingga setiap hari, kami melakukan pengawasan secara bersama,” ujarnya.

    Ia menyatakan, bahwa pengawasan dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan Satpol PP, tak hanya dijalankan kepada RHU di Surabaya.

    Sebab, Kasatpol PP juga telah membentuk Petugas Tindak Internal (PTI) yang bertugas mengawasi setiap anggotanya di lapangan.

    “Kami membentuk Petugas Tindak Internal (PTI) untuk lebih melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota (Satpol PP), utamanya yang berada di lapangan. Misalnya, saat mendampingi sidak di lapangan,” jelasnya.

    Baca juga :  Revitalisasi Kota Lama Langkah Strategis Pengembangan Potensi Surabaya

    Bagi Eddy, sebagai petugas penegak Perda, tentunya wajib menjaga disiplin etika. Karenanya, ia selalu menyampaikan kepada seluruh anggotanya agar menindak secara humanis dan solutif baik terhadap pelanggar Perda maupun protokol kesehatan.

    Makanya, PTI itu dibentuk untuk memastikan setiap anggota di lapangan disiplin menjaga etika dan bekerja sesuai prosedur.

    “Kita sebagai penegak Perda harus menjadi lebih baik dulu. Ibaratnya itu seperti sapu, jangan sampai sapu kita kotor. Kalau kita sapunya kotor, maka tidak bisa membersihkan lantai, justru lantainya yang akan menjadi kotor,” tuturnya.

    Bahkan, mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini juga mengaku, setiap apel pada Senin pagi, ia selalu mengingatkan kepada anggota terkait hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

    Baca juga :  Ratusan Siswa Ikut Sunatan Massal di Lima Wilayah Surabaya

    Termasuk pula terhadap etika yang harus dan tidak boleh dilakukan staf, maupun seluruh pejabat struktural di Satpol PP Surabaya.

    “Secara rutin terhadap jajaran pejabat struktural, kami lakukan evaluasi setelah apel itu, seminggu ke belakang dan rencana ke depan secara rutin. Utamanya pengawasan terhadap kinerja anggota di lapangan agar bekerja sesuai prosedur,” tandasnya. **

    Editor : Wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2021 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan