Sabtu, 31 Juli 2021
33 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanAnggota DPR Minta Penjelasan Pakar Soal Reformasi Perpajakan

    Anggota DPR Minta Penjelasan Pakar Soal Reformasi Perpajakan

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), salah satu pakar, yaitu Piter Abdullah, tidak setuju jika pembahasan RUU KUP diarahkan untuk memberlakukan pengampunan pajak (tax amnesty) Jilid II.

    Atas dasar itu, Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji meminta penjelasan lebih rinci terkait kebutuhan fiskal reformasi perpajakan.

    “Kebutuhan fiskal dalam jangka pendek ini saya mohon bisa diberi masukan. Karena tadi Pak Piter sampaikan, tidak setuju dengan Tax Amnesty Jilid II. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyiasati kebutuhan fiskal terkait perpajakan?” tanya M. Sarmuji dalam RDPU yang dilakukan secara hybrid Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021)

    Baca juga :  MUI Diharapkan Lebih Berperan Mengedukasi Umat

    Sarmuji menjelaskan, agenda reformasi perpajakan memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Reformasi perpajakan melalui RUU KUP tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah-panjang.

    “Sementara tadi ada Tax Amnesty atau apapun namanya, sebagai jangka pendek. Tapi, Kebutuhan jangka pendek kan juga harus dipenuhi. Kita tahu fiskal kita dalam kondisi sulit saat ini, sehingga pilihannya hanya dua saja,” tegas Sarmuji.

    Pilihan pertama adalah hutang semakin besar, yang efek jangka panjangnya sampai 2023. Sehingga, defisit fiskal akan kembali lagi ke bawah 3 persen. “Atau kita menyedot investasi, tapi investasi itu pekerjaan jangka panjang. Tidak bisa kita raih dalam jangka pendek,” tambahnya.

    Baca juga :  Setelah Dikritisi DPRD, Gubernur Mendadak Isi Jabatan Lowong

    Menanggapi itu, Piter Abdullah menjelaskan reformasi perpajakan harus dilihat dalam bentuk perspektif jangka menengah-panjang, bukan jangka pendek. Ia menambahkan, yang diharapkan dari RUU KUP adalah perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih optimal dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera.

    “Dan ketika itu terjadi, persoalan pajak yang dikenakan sembako tidak lagi menjadi sebuah isu. Karena perspektifnya adalah jangka menengah-panjang. Kalau bicara perspektif jangka pendek yang dikenakan saat ini, tentu akan menjadi kontradiktif. Jangka pendek kita ingin menanggulangi dampak Covid-19, untuk itu justru kita berikan stimulus. Dan itu tidak mungkin kita sandingkan dengan perspektif jangka menengah-panjang yang di dalamnya ada upaya untuk optimalisasi penerimaan panjang,” ujar Piter. (*)

    Reporter : Syarifuddin
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan