Selasa, 3 Agustus 2021
29 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMagetanDewan Soroti Silpa APBD 2020 Kabupaten Magetan Terlalu  Besar

    Dewan Soroti Silpa APBD 2020 Kabupaten Magetan Terlalu  Besar

    MAGETAN  (WartaTransparansi.com) – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SiLPA) adalah  hal yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah. Disebabkan  tidak ada perencanaan yang 100 persen dapat dilaksanakan  dan tidak mungkin  semua anggaran dapat dibelanjakan.

    Pengelolaan keuangan daerah  harus mengikuti ketentuan,salah satunya seperti  di tahun 2020 ada penyesuaian untuk penanganan pandemi covid-19.

    Suratman Wakil Ketua DPRD Magetan dari Partai Golkar menyayangkan atas besarnya silpa pada pelaksanaan APBD tahun 2020.

    “Kita sangat sayangkan besarnya silpa 2020, bahkan naik 2,6 persen dibanding tahun ,2019,”kata Suratman, usai memimpin Sidang Pariurna, Senin (28/6/2021).

    Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang  telah diperiksa BPK, SiLPA TA 2020 dilaporkan sebesar Rp. 244, 9 M, meningkat 2,6% dari SiLPA TA 2019 sebesar 238,7 M.

    Baca juga :  Polres Magetan Ringkus Pemakai Narkoba

    Hal ini terlihat dalam Sidang Paripurna DPRD Magetan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020.

    Menurut Suratman seharusnya Silpa mengalami penurunan setiap tahunnya,namun pada tahun 2020 lalu justru naik 2,6 persen dibanding tahun 2019.

    “Ada beberapa faktor naiknya Silpa ini,” ungkap Ketua DPD Golkar Kabupaten Magetan ini. Diantaranya ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena berbagai alasan.

    Selain efisiensi juga, yang patut dicermati adalah silpa belanja pegawai,padahal Apresnya sudah diturunkan namun justru silpa belanja pegawai semakin besar.” Ini yang harus kita cari,berarti ada perencanaan yang salah dalam penyusunan belanja pegawai,”ungkapnya.

    Ada juga catatan terkait kurang volume,kelebihan bayar dan juga menurunnya PAD dari sektor jasa di Puskesmas dan Rumah Sakit juga dari sektor pariwisata.Hal ini disebabkan pandemi covid 19 sehingga berpengaruh pada PAD Magetan tahun 2020.

    Baca juga :  Polres Magetan Ringkus Pemakai Narkoba

    Di sisi lain menurut Suratman Dewan juga mengapresiasi atas capaian Pemkab Magetan. Diantaranya mendapatkan penghargaan dalam pengeloaan administrasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali, Selain itu juga menempati nomor 3  di Jawa Timur dan 25 tingkat Nasional dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi dari BPK.

    ” Ini yang kita apresiasi dari capaian Pemkab Magetan,” pungkasnya. (*)

     

    Reporter : Rudy
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan