Senin, 21 Juni 2021
27 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanPemerintah Diminta Kaji Ulang Pajak Sembako

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pajak Sembako

    * Tidak Bisa Terus Menerus Memajaki Rakyat

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kebijakan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako.

    Dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memihak pada rakyat di tengah pandemi Covid-19. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang pro rakyat.

    Di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (10/6/2021), Renny menegaskan sembako merupakan kebutuhan dasar rakyat. Jika nantinya PPN dilekatkan kepada sembako, maka harga sembako jadi semakin melambung. Tentu, rakyat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya dan semakin menurunkan daya beli masyarakat.

    Hal tersebut akan membuat masyarakat semakin berhemat, sehingga perputaran ekonomi menjadi terhambat. Oleh sebab itu, ia berharap di tengah pandemi ini, pemerintah membuat kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Menurut Renny, pengenaan PPN ini bisa dialihkan ke bidang lainnya, seperti minyak dan gas.

    Baca juga :  Dana Otsus Papua Disarankan Selama 20 Tahun ke Depan

    “Saya pikir kebijakan pengenaan PPN ini masih ada bidang-bidang lainnya seperti minyak dan gas masih bisa dikenakan PPN. Janganlah sembako, itu kan kebutuhan dasar rakyat. Bagaimana membantu masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya bukan dengan mengeluarkan kebijakan yang semakin menyesengsarakan rakyat. Ini bukan saat yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut,” saran Renny.

    Senada dengan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan. Ia menegaskan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat, apalagi jika sampai ada pemikiran menerapkan pajak pada sembako. Menurutnya hal tersebut merupakan pengkhianatan kepada rakyat.

    “Kita ini tidak bisa terus menerus memajaki rakyat kita, apalagi sampai ada pemikiran memajaki sembako, lha wong sembako rakyat aja kita bagi-bagi Pak. Di Komisi XI itu dari lembaga-lembaga ada BUMN, dari pemerintah kita bagi-bagi ke rakyat,” tekannya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

    Baca juga :  Bamsoet: Lockdown Regional Paling Riil Putus Penularan Covid-19

    Menurutnya, di satu sisi negara membutuhkan penerimaan yang tinggi karena membutuhkan belanja yang banyak untuk menggerakkan pembangunan. Namun, di sisi lain tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah untuk dapat berutang sebelum tahun 2023 utang tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB.

    “Kita dalam posisi yang maju kena mundur kena. Jadi satu sisi kita butuh penerimaan negara yang tinggi, mau nggak mau ya, karena kita butuh belanja yang banyak, karena belanja yang banyak itu bisa menggerakkan pembangunan kita,” ungkap legislator dapil Lampung II ini.

    Sebagai informasi, saat ini Pemerintah sedang mengajukan untuk menerbitkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Berdasarkan Pasal 4A RUU KUP tersebut, sembako akan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

    Baca juga :  Di Jatim, Ketua BPK Pusat Sebut Daerah Ini Berpredikat Tidak Wajar

    Selain itu, ada 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang akan dilekatkan PPN, di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayur, ubi-ubian, bumbu, dan gula konsumsi. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly Aljufri
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan