JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju lebih fokus dalam bekerja di tengah banyaknya tantangan terkini. Hal itu disampaikan Puan setelah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet terbatas dan melantik dua menteri di Istana Negara, Jakarta.
“Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja,” kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu (28/4/2021).
Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil diangkat menjadi pejabat setingkat menteri setelah BKPM menjadi lembaga setara kementerian.
Perombakan kabinet terbatas dilakukan sebagai konsekuensi dari penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa dan Kementerian Ristek, serta pembentukan Kementerian Investasi dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Perubahan nomenklatur tiga kementerian itu disetujui DPR RI dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV, Jumat (9/4/2021). DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, dan penggabungan sebagian tugas serta fungsi Kementerian Ristek ke Kemendikbud. “Reshuffle hak prerogatif Presiden, dan hari ini Presiden hanya melantik pejabat lama sesuai perubahan nomenklatur kementerian,” ungkap Puan.
Ia berharap, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Selain penanganan pandemi Covid-19, Puan juga meminta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idulfitri nanti. Pemerintah diminta tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, dan juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik.
“Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan, pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik,” ujarnya. (wt)