Senin, 21 Juni 2021
28 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaLBH Maritim Indonesia Minta Budidaya Udang Vanamei Ilegal di Jalan Ketintang Dihentikan

    LBH Maritim Indonesia Minta Budidaya Udang Vanamei Ilegal di Jalan Ketintang Dihentikan

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim Indonesia meminta agar Gubernur Jawa Timur untuk menghentikan aktivitas ilegal yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur mengenai dugaan budidaya udang vanamei illegal di komplek Perumahan Dinas Jalan Ketintang 50 Surabaya.

    “Kami berharap komplek tersebut dikembalikan fungsi dan peruntukan Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai aset Pemprov Jatim seperti semula,” ujar Direktur LBH Maritim Indonesia H Samiadji Makin Rahmat, SH MH dalam rilis yang disampaikan kepada media.

    Pihak LBH Maritim Indonesia, menurut Makin Rahmat, untuk menindaklanjuti adanya pemberitaan media mengenai penjelasan dari DKP Provinsi Jawa Timur mengenai dugaan budidaya udang vanamei illegal di komplek Perumahan Dinas kawasan Ketintang Surabaya tersebut, pihaknya pada 25 Maret 2021 lalu mencoba konfirmasi dengan Kepala Bidang Budidaya DKP Jatim soal aktivitas budidaya tersebut. “Kami mencoba meminta izin untuk masuk ke lokasi kegiatan budidaya vanamei di Jalan Ketintang 50 Surabaya itu. Tujuannya untuk mendapatkan informasi sesuai fakta. Namun, tidak dizinkan Kepala Dinas DKP tanpa memberi alasan,” ujarnya.

    Baca juga :  Temui Bupati, Eri Cahyadi Bantu Penanganan Covid-19 Bangkalan

    Makin yang juga seorang jurnalis tersebut menambahkan bahwa Kabid Budidaya menginformasikan aktivitas di halaman belakang Rumdis DKP Jalan Ketintang dihentikan karena kuatir ada protes dari warga. “Kami pada tanggal 26 Maret 2021 juga minta konfirmasi kepada Kepala Bidang Budidaya soal perizinan, biaya operasional, hasil budidaya dan pemanfaatan hasil panen udang vanamei satu siklus. Beliau menjanjikan akan diteruskan kepada atasannya dan diminta untuk bersabar menunggu jawaban,” tambahnya.

    Apalagi, di lokasi  terdapat 4 petak kolam beton (viton) di lokasi Ketintang 50 juga dilengkapi kurang lebih 4 kolam bundar diameter 5 meter, tinggi 1,5 meter untuk penampungan air laut/back yard Hatchery. Karena itu, sedikitnya dibutuhkan 400 meter kubik air laut setara dengan 80 tangki (5000 L) untuk aktivitas budidaya vanamei tersebut yang berpotensi mencemari lingkungan itu.

    Baca juga :  Wali Kota dan Kapolres Perak Resmikan Kampung Tangguh Bersih Narkoba

    Menurut Makin yang juga menjabat Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jatim, DKP Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah memiliki perangkat untuk pengembangan teknologi budidaya air payau (udang) yang kompeten dan representatif untuk melakukan uji coba, inovasi, pengembangan budidaya udang. Masing-masing di UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil, Pasuruan, Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Prigi, Trenggalek, Lamongan,  Probolinggo, dan Instalasi Tambak Dinas di Sidoarjo.

    “Kami juga menengarai kegiatan ini tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Surabaya (SKRK, UPL,UKL) untuk melakukan aktivitas budidaya proyek percontohan dan merubah fungsi lahan di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut. Dengan fakta tersebut di atas, DKP Jatim seharusnya tidak melakukan aktivitas proyek percontohan di Ketintang tersebut,” tutupnya. (sr)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : Wartatransparansi.com

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan