Minggu, 21 Juli 2024
27 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanPenunjukkan Heru Tjahjono Sesuai Persetujuan Mendagri

    Diatur dalam UU 30/ 2014

    Penunjukkan Heru Tjahjono Sesuai Persetujuan Mendagri

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan persetujuan atas usulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menunjuk pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

    Jabatan Plh Sekdaprov Jatim tersebut diberikan kepada Heru Tjahjono setelah pihaknya dilantik menjadi pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama.

    Sebagaimana diketahui bahwa Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim telah memasuki masa pensiun pada 6 Maret 2021 (usia 60 tahun). Namun pada 5 Maret beliau telah dilantik menjadi pejabat Analis Kebijakan Ahli Utama (Fungsional)  sekaligus ditunjuk Gubernur menjadi Plh Sekdaprov Jatim.

    “Jadi Pak Heru Tjahjono itu belum pensiun, kemudian ditunjuk menjadi Plh Sekdaprov Jatim oleh Gubernur, agar tak terjadi kekosongan jabatan Sekdaprov Jatim,” kata Nur Kholis Kepala BKD Jatim didampingi Kepala Inspektorat Jatim, Helmi dan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Lilik di kantor BKD Jatim Jumat (12/3/2021).

    Baca juga :  Dapat Dukungan Partai Lagi, Khofifah, Kami dan Mas Emil Serius Bangun Jatim

    Nurkholis mengurai, penunjukan Plh Sekdaprov Jatim oleh Gubernur Khofifah telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Hal itu dikuatkan dengan turunnya surat rekomendasi Kemendagri yang memperbolehkan menunjuk mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sebagai Plh.

    “Ibu gubernur tidak mungkin mengusulkan Plh tanpa dasar aturan yang kuat. Penunjukan Plh Sekdaprov itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundangan” jelasnya.

    Dalam UU 30/ 2014

    Hal itu dijelaskan apabila pejabat pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka atas pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Plh atau Plt.

    Selain itu, penunjukan Heru Tjahjono sebagai Plh Sekda juga diperkuat dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur terkait penjabat (Pj) sekretaris daerah.

    Dalam Pasal 4 perpres tersebut dijelaskan, kepala daerah dapat menunjuk Plh jika Sekda tidak dapat melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja. Atau, lanjut Kholis, dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari tujuh hari kerja atau sampai pengangkatan Pj Sekda.

    Baca juga :  DPRD dan Pemerintah Setujui Nota Perubahan KUA PPAS APBD Jatim

    “Secara spesifik tidak diatur dalam Perpres tersebut terkait masa jabatan Plh. Sehingga Plh akan mengisi kekosongan jabatan Sekdaprov sampai terpilihnya pejabat definitif atau sampai ditunjuknya Pj Sekda,” tutur mantan Kepala Biro Organisasi Sekdaprov Jatim tersebut.

    Dalam Perpres tersebut, lanjut Nurkholis, pengisian kekosongan sementara jabatan Sekda hanya terdapat dua alternatif, yakni mengangkat Pj atau Plh.
    Ketentuan lain yang juga memperkuat penunjukan Pelaksana Harian adalah Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang kewenangan Plh dan pelaksana tugas (Plt).

    Dalam SE tersebut, Kholis menjelaskan, terdapat klausul yang menerangkan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt. Ketentuannya antara lain, pejabat fungsional ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas.

    Baca juga :  Rekom PKS Turun, Khofifah : Insya Allah Menjadi Penguatan  Sinergi Produktif

    “Di SE BKN sebelumnya sebenarnya juga sudah diatur. Yaitu SE Nomor 2 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa JPT pratama atau jabatan fungsional ahli utama dapat mengisi JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan,” urai Kholis.

    Karena aturan-aturan yang menjadi dasar penunjukan Plh itu sangat kuat, maka Gubernur Khofifah mengusulkan kepada Mendagri untuk menunjuk Heru sebagai Plh Sekdaprov. Usulan itu pun diterima dengan diterbitkannya rekomendasi Kemendagri kepada Gubernur Khofifah.

    “Sampai diadakan dua kali rapat bersama antar eselon satu di Kementerian dan Lembaga terkait sebelum terbit rekomendasi dari Kemendagri tersebut,” pungkas Nurkholis.(min)

    Reporter : Amin Istighfarin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2021 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan