Rabu, 22 September 2021
33 C
Surabaya
More
    Jawa TimurKediriWakil Ketua Komisi C : Hasil Evaluasi Tatib Wawali Kota Kediri Tak...

    Wakil Ketua Komisi C : Hasil Evaluasi Tatib Wawali Kota Kediri Tak Berubah

    KEDIRI (Wartatransparansi.com) – Tata tertib (tatib) pemilihan Wakil Wali Kota Kediri hasil pansus sudah dievaluasi oleh Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur. Hal ini, memasuki babak baru akan kekosongan kursi Wakil Wali Kota Kediri yang kosong sepeninggal Wakil Wali Kota Kediri Ning Lik (Alm).

    H. Ashari, S.H., Ketua Pansus Pembentukan Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota Kediri, menjelaskan, ada beberapa pasal yang harus diubah, tetapi secara umum, tata tertib yang sudah disusun oleh pansus tidak mengalami perubahan.

    ” Beberapa perubahan di antaranya terkait panitia pemilihan khusus. Kalau pada draf awal jumlah anggota panitia pemilihan sejumlah fraksi yang ada, tetapi hasil evaluasi ini jumlahnya kurang lebih sama dengan jumlah anggota pada komisi” ungkapnya.

    Disamping itu, kata Ashari, masa kerja dari panitia pemilihan, yang sebelumnya masa kerja panitia pemilihan akan berakhir setelah adanya penetapan calon terpilih.Tetapi, hasil evaluasi ini menyebutkan masa tugasnya hanya berlaku 6 bulan sejak ditetapkan oleh paripurna dan berkewajiban melaporkan kinerjanya pada paripurna sebelum masa kerjanya berakhir.

    Menurutnya, selama ini Pasal 6 Ayat 3 dalam Tatib, menimbulkan penolakan dari sebagian besar fraksi di DPRD Kota Kediri. Dalam pasal tersebut menyatakan, anggota DPRD Kota Kediri yang ditetapkan sebagai calon wakil wali (wawali) kota sebagaimana dimaksud Ayat (1), wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD, tidak mengalami perubahan.

    ” Hasil evaluasi ini telah mempertegas pasal yang menjadi perdebatan di antara fraksi di DPRD Kota Kediri selama ini. Dari awal, saya sebagai Ketua Pansus sekaligus mewakili Fraksi Partai Demokrat sudah mengkaji secara mendalam pasal-pasal dalam tatib tersebut yang saya sesuaikan dengan aturan di atasnya,” kata Ashari, Rabu (24/2/2021).

    Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri ini juga mengatakan, walaupun ini adalah hajat DPRD Kota Kediri, tetapi dewan tidak bisa serta merta membuat aturan sendiri. Semua harus disesuaikan dengan aturan di atasnya.

    “Sebagai Ketua Pansus, saya meminta tatib hasil evaluasi ini segera ditetapkan oleh DPRD Kota Kediri melalui paripurna,supaya tahapan-tahapan pelaksanaan dalam tatib segera bisa dilakukan,” tutup Ashari. (red/bud)

    Reporter : Arya Budi
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan