Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dalam acara Apel Siaga Darurat Bencana di Makodam V Brawijaya Surabaya, Senin (23/11/2020)

SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengepresiasi langkah antispatif Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa dalam menghadapi bahaya hidrometeorologi melalui  Apel Siaga Darurat Bencana.

Puncak musim penghujan diprediksi akan terjadi antara bulan Desember 2020 hingga Maret 2021.

“Deteksi dini dan antisipasi dini perlu dilakukan Pemprov Jawa Timur, sebab bahaya banjir, tanah lonsgsor maupun angin kencang sudah mulai muncul,” ungkap Sahat usai Apel Siaga Darurat di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (23/11/220).

Tanda tanda terjadinya bencana itu sudah muncul saat hujan deras di Pacitan yang  menyebabkan tanah longsor dan jembatan putus.  Lalu di Madiun Kota terjadi angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa salah satu SMPN.

Gubrnur Khofifah bersama, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Sekdaprov Heru Tjahjono

Sahat yang pernah menjadi Ketua pansus tata ruang wilayah (RTRW)provinsi Jawa Timur tahun 2011 mengatakan, bahwa Jawa Timur memiliki potensi rawan bencana.

Sebab itu, langkah Pemprov, bersama Kodam V/Brawijaya dan Polda Jawa Timur melakukan apel ini adalah bentuk kesiapan Jawa Timur dalam menghadapi bebagai kemungkinan pada musim penghujan.

Menjawab pertanyaan soal antisipasi klaster Covid-19 pada saat digelarnya Pilkada, politisi Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak, mengajak panitia Pilkada serentak dan seluruh masyarakat untuk tetap taat pada Prokes (protokol kesehatan) selama masa kampanye sampai saat pelaksanannya.

“Kita harus tetap waspada meskipun kondisi Jawa Timur berangsur angsur membaik. Tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M). Hal itu menjadi bagian dari upaya menekan penyebaran Covit-19 di Jawa Timur. Karena pencegahan Covid-19 itu juga telah diatur dalam Perda No.2/2020″ kata sahat


Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin merilis peringatan dini untuk mewaspadai hujan dengan  intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir.

Untuk itu pihaknya meminta agar OPD seperti BPBD dan Kominfo Jawa Timur untuk terus memantau setiap hari dan bersinergi dengan BMKG, untuk secepatnya diinfokan kepada masyarkat melalui berbagai saluran.

Peringatan dini BMKG hendaknya menjadi semacam alarm bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan.

“Terutama bagi yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Pastikan mitigasi bencananya kompregensif,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan sedikitnya terdapat 22 daerah di Jatim yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Adapun kawasan rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban. Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai Berantas, yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh luapan sungai Welang. Demikian juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak luapan Sungai Kemuning. Bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan.

Khofifah mewanti-wanti kepada pemangku kepentingan di seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan mitigasi dan menyiapkan sejumlah skenario penanganan bencana.

Hal ini penting karena jika bencana alam ini diantisipasi dan tidak tertangani dengan baik maka akan berpotensi pada meningkatnya angka kemiskinan di Jatim. (min)