SURABAYA (Wartatransparansi.com) –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sebagai penyelenggara Pemilu (Pilwali) berjanji berusaha maksimal melindungi masyarakat agar tidak tertular virus corona (Covid-19), sehingga membuat klaster baru saat pencoblosan pada 9 Desember 2020 nanti.

Pemilu ditengah Pandemi Corona,  makin berat. Sebab yang dikerjakan bukan saja pelaksanaan Pemilu harus sukses, disisi lain masyarakat juga harus dilindungi. Kuncinya, masyarakat juga harus taat mengikuti prokes (protokol kesehatan) saat coblosan.

Hal itu diungkapkan Naafilah Astri Swarist, divisi perencanaan data dan informasi KPU Surabaya, saat melakukan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya bekerjasama dengan PWI Jatim yang bertema Peran Media Massa dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2020, di gedung PWI Jatim, Senin (26/10)

“Kami berkomitmen meminimalisir penularan Covid-19, karenanya ada tahapan tahapab yang ketat sesuai protokol kesehatan. Kerjasama kami lakukan dengan Kepolisian untuk kampanye, dan dengan pihak Satgas Covid-19 untuk pentahapannya mulai pendataan, pendaftaran, pencoblosan hingga saat penghitungan suara.

Menurutnya, setiap TPS maksimal 500 pemilih, sehingga dibutuhkan 5.184 TPS untuk sebanyak 2.089.027 daftar pemilih tetap.

Sosialisasi ini dilakukan KPU Surabaya bekerjasama dengan PWI Jawa Timur, diikuti para wartawan berbagai media cetak, online dan tv.

Ketua PWI Jawa Timur. Ainur Rohim dalam kesempatan itu mengatakan, media massa harus netral, tidak boleh memihak. “Bahasa lugasnya tidak boleh menjadi tim sukses paslon,” ujarnya.

Ainur Rohim dalam paparannya menyebut perbedaan antara media massa dan media sosial.
Jika media massa memiliki sensor internal yang berlapis, ada korektor, editor dan pimred, sedang medsos tidak memiliki tahapan itu sehingga yang muncul lebih subyektif individu, dan bahasanya umumnya kasar (min)