Oleh : Djoko Tetuko (Pemimpin Redaksi Transparansi)
Ketika kehidupan normal baru sedang mencari bentuk, supaya roda ekonomi tidak berhenti mati seperti hari-hari waktu Covid-19 mulai menjemput maut, dan semua aktifitas dibatasi. Sementara perlawanan terhadap penyebaran virus Corona yang masih mengancam, harus mampu dilawan dengan protokol kesehatan dan pembatasan bermoral.
Tarik ulur peraturan perundangan sebagai payung hukum, masih berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing daerah membuat terobosan sekaligus indikator mengukur new normal paling cocok, setelah semua sektor runtuh diobrak abrik virus Corona.
Ketakutan akan keajaiban virus Corona, mulai dari ancaman tiba-tiba menempel dan menginfeksi warga dengan gangguan pernapasan karena penyumbatan di tenggorokan dengan organ tubuh terkait. Hampir semua manusia sangat takut dan ingin selalu sehat serta bebas dari serangan Covid-19.
Tetapi salah satu tekanan kehidupan dengan lebih banyak bersandar pada aktifitas kinerja harian, dengan berbagai profesi dan pekerjaan hampir 85 persen masyarakat Indonesia, maka pilihan tetap hidup normal adalah harapan semua pihak.
Oleh karena itu, kehidupan normal baru di tengah pandemi virus Corona, semua sedang memeras otak mencari solusi terbaik bagaimana bisa selamat dan sehat, juga dapat melakukan aktifitas rutin setiap hari.
Negara juga hadir dengan menganggarkan berbagai program berkaitan dengan gempuran virus Corona Rp 677,2 triliun, bahkan diperkirakan masih dapat bertambah sampai Rp 900 triliun, khusus dari APBN 2020. Sebuah anggaran fantastis.
Tetapi sayang, masyarakat selalu menanyakan apakah pengelolaan anggraan ratusan triliun itu “selamat dari korupsi”, pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Penanganam Covid-19 Nasional, Menteri Keuangan maupun lembaga dan kementerian lain terkait, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan.
Belum mendapat jawaban tentang transparansi keuangan negara dari APBN untuk Covid-19, baik proses perlawanan virus Corona maupun program terkait dengan ekonomi dan kebijakan lain terkait, terutama bantuan sosial. Negara kembali gonjang-ganjing, ketika “buron kelas kakap Djoko Tjandra” kabur lagi ke luar negeri secara legal. Sebab melalui proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan, dan proses lain dengan modus sangat sistematik.
Ketika Corona dengan berbagai isu; transparansi anggaran, kebijakan rapid test berbau politik, anggaran Covid-19 semakin liar, program prioritas kurang fokus, sehingga masyarakat bertanya-tanya apakah negara hadir? Pemerintahan dengan berbagai lembaga dengan biaya tidak sedikit, bekerja untuk rakyat atau justru “membohongi rakyat” dengan menyelewengkan anggaran bencana dan musibah untuk gaya kehidupan bermewah-mewah.
Gonjang-ganjing gempuran Corona belum usai, kini negara dengan pemerintahan begitu modern dan hampir di semua sektor sudah berbasis digital, mengapa masih mampu kebobolan dengan meloloskan buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra dengan modus “pelemahan dan pelecehan semua kekuatan lembaga negara.
Betapa tidak? Buronan kelas kakap kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, dapat membuat e-KTP di kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan, dalam hitungan setengah jam pada 8 Juni 2020. Bahkan dengan berbekal e-KTP baru itu ia datang sendiri mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta pada hari yang sama.
Corona dan Djoko Tjandra memang tidak ada hubungan terkait, tetapi negara ketika semua warga berduka di seluruh nusantara terserang infeksi virus Corona, pemerintahan dan pelaksana Gugus Tugas Covid-19 belum mampu memberi menjawab memuaskan soal penggunaan anggaran, baik APBN maupun APBD. Sebuah pertanyaan besar? Benarkah negara hadir dan memberi perlindungan dan pengayoman bagi warga?
Kini, ketika duka itu belum hikmah dan kepercayaan terjadap negara masih mengandung? Justru negara kembali membuka kran masalah baru, dimana buron kakap Djoko Tjandra, lolos lagi ke luar negeri. Semua proses itu seperti melecehkan kekuatan terkuat di negeri ini. Dimana tanpa sembunyi-sembunyi bisa pergi ke luar negeri. Sebuah pertanyaan besar? Benarkah negara dengan pemerintahan begitu hebat, sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi?
Sekedar sebuah informasi hanya begini-begini, inilah data dan potret perkembangan virus Corona sebagai bukti masih tinggi, dan tetap waspada di mana saja. Apalagi denyut kehidupan masih banyak masalah, justru didalangi pejabat negara.
Data Kasus Corona per Provinsi (6/7/2020)
1. Jatim
Kasus positif: 14321
Sembuh: 4996
Wafat: 1053
2. DKI Jakarta
Kasus positif: 12667
Sembuh: 8036
Wafat: 649
3. Sulsel
Kasus positif: 5974
Sembuh: 2197
Wafat: 200
4. Jateng
Kasus positif: 4738
Sembuh: 1567
Wafat: 215
5. Jabar
Kasus positif: 3700
Sembuh: 1718
Wafat: 178
6. Kalsel
Kasus positif: 3628
Sembuh: 957
Wafat: 202
7. Sumsel
Kasus positif: 2326
Sembuh: 1182
Wafat: 106
8. Papua
Kasus positif: 2027
Sembuh: 928
Wafat: 18
9. Bali
Kasus positif: 1900
Sembuh: 974
Wafat: 23
10. Sumut
Kasus positif: 1798
Sembuh: 485
Wafat: 107
11. Banten
Kasus positif: 1525
Sembuh: 949
Wafat: 80
12. NTB
Kasus positif: 1362
Sembuh: 881
Wafat: 64
13. Sulut
Kasus positif: 1218
Sembuh: 299
Wafat: 90
14. Kalteng
Kasus positif: 1040
Sembuh: 454
Wafat: 61
15. Maluku Utara
Kasus positif: 953
Sembuh: 123
Wafat: 32
16. Maluku
Kasus positif: 804
Sembuh: 381
Wafat: 17
17. Sumbar
Kasus positif: 775
Sembuh: 627
Wafat: 31
18. Kaltim
Kasus positif: 597
Sembuh: 436
Wafat: 9
19. Sultra
Kasus positif: 484
Sembuh: 274
Wafat: 8
20. DI Jogjakarta
Kasus positif: 339
Sembuh: 278
Wafat: 8
21. Kalbar
Kasus positif: 339
Sembuh: 300
Wafat: 4
22. Kep. Riau
Kasus positif: 313
Sembuh: 263
Wafat: 16
23. Gorontalo
Kasus positif: 271
Sembuh: 227
Wafat: 13
24. Papua Barat
Kasus positif: 265
Sembuh: 184
Wafat: 4
25. Riau
Kasus positif: 235
Sembuh: 212
Wafat: 11
26. Kaltara
Kasus positif: 206
Sembuh: 174
Wafat: 2
27. Lampung
Kasus positif: 201
Sembuh: 159
Wafat: 12
28. Sulteng
Kasus positif: 191
Sembuh: 163
Wafat: 6
29. Kep. Bangka Belitung
Kasus positif: 169
Sembuh: 136
Wafat: 2
30. Bengkulu
Kasus positif: 141
Sembuh: 95
Wafat: 13
31. Sulbar
Kasus positif: 124
Sembuh: 89
Wafat: 2
32. Jambi
Kasus positif: 120
Sembuh: 81
Wafat: 1
33. NTT
Kasus positif: 118
Sembuh: 54
Wafat: 1
34. Aceh
Kasus positif: 87
Sembuh: 40
Wafat: 3