SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Penanganan wabah virus corona (virus covid-19) di Jawa Timur memerlukan anggaran sedikitnya Rp2,384 triliun. Ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4/2020).
Anggaran sebesar itu diperuntukan mulai sejak pencegahan virus covid-19 awal Maret lalu promotif, kuratif, tracing sampai sosial ekonomi.
Dimungkinkan angka tersebut bisa bertambah sesuai jumlah temuan kasusnya sendiri dan jumlah warga yang terdampak secara ekonomi. Dana tersebut bersumber dari refocusing anggaran Pemprov Jawa Timur atau hampir 6,8 persen dari kekuatan ABPRD Jawa Timur.
Mengingat yang terdampak itu hampir semua kabupaten/kota, maka mekanisme penggelontoran angaran nantinya akan melali bupati/walikotanya. Namun Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga meminta agar bupati dan walikota untuk melakukan hal yang sama. Sekali lagi bahwa penanganan wabah ini perlu kebersamaan dan gotong royong.
Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.
Ditambahkan Khofifah, masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para tukang ojek online (Ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.
“Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” terangnya.
Sementara itu Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menambahkan bahwa penambahan bantuan BPNT dari pusat untuk waktu 3 bulan kedepan dengan harapan nilai bantuan bisa setara dengan penerima program DTKS.
“Untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro walaupuan sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya akan tetap kita tambah dari Pemprov kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini.
Sedangkan untuk yang non DTKS, kata Emil nantinya juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. “Target sasaran bantuan untuk non BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan capasitas fiskal yang mereka miliki,” jelas Emil.
Pemprov Jatim, lanjut Emil juga terus mendorong program cash for work atau padat karya tunai menggunakan Dana Desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi dengan target sasaran minimal 500 ribu KK.
Di tambahkan Gubernur Jatim, distribusi bantuan mengatasi dampak sosial ekonomi ini ada tiga macam, yakni berupa sembako dan telur. Kemudian secara natural (cash), dan kombinasi sembako dan uang. “Untuk wilayah kepulauan akan kita gunakan model cash dan sembako,”. (guh)
