Sabtu, 13 April 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurKediriTekan Ketergantungan Rentenir, OJK dan TPKAD Munculkan Mikro Biaya Rendah 

    Tekan Ketergantungan Rentenir, OJK dan TPKAD Munculkan Mikro Biaya Rendah 

    KEDIRI  –  Menatap tahun 2020, OJK Kediri menyampaikan perlunya sinergi antara industri jasa keuangan dengan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Keselarasan kebijakan strategis pemerintah daerah memerlukan dukungan industri jasa keuangan terutama dalam hal penguatan akses permodalan sektor UMKM.

    Selama periode 2019, OJK Kediri bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri telah menerapkan tiga program unggulan yaitu penyusunan Kajian Potensi Unggulan dan Akses Keuangan Daerah (KAPKD), business matching yang mempertemukan UMKM atau masyarakat yang belum mengakses lembaga jasa keuangan formal dengan LJ K yang diawasi OJ K dan peningkatan peran LJK dalam melakukan pembiayaan ke pasar sehingga mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.

    Sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan program unggulan TPAKD di Kota Kediri, bertempat di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019 lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimboh Santoso memberikan penghargaan kepada TPAKD Kota Kediri atas inovasi pembiayaan mikro berbiaya rendah bagi UMKM”, kata Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto, diacara Media Update, Selasa (17/12/2019).

    Baca juga :  Polres Kediri Salurkan Ratusan Paket Beras Zakat Fitrah untuk Warga

    ambang Supriyanto berharap, di tahun 2020 di samping Kota Kediri, Kabupaten dan kota lainnya bisa segera membentuk TPAKD, agar program pemberdayaan UMKM lebih efektif karena adanya sinergi dengan industri.

    Menurutnya, berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan OJK Tahun 2019, tingkat inklusi keuangan di wilayah desa sebesar 68,49%, sedangkan di wilayah kota mencapai 83,60%. Hal tersebut, menunjukkan terdapat potensi pengembangan UMKM yang belum tersentuh terutama di perdesaan.

    Salah satu cara mengatasi rendahnya inklusi keuangan di desa yaitu melalui peningkatan peran pondok pesantren dalam memberdayakan ekonomi sekitar ponpes melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Bank Wakaf Mikro (BWM).

    OJK memandang peran yang dilakukan oleh pesantren melalui Bank Wakaf Mikro dapat membantu masyarakat yang non bankable menjadi bankable”, imbuh Bambang Supriyanto.

    Menurutnya, hingga Desember 2019, terdapat 4 Bank Wakaf Mikro (BWM) di wilayah kerja OJK Kediri yaitu BWM Mantenan Aman Makmur di Pondok Pesantren A1Amin Kediri, BWM Berkah Rizqi di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, BWM Mantenan Aman Makmur di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Mantenan Blitar, dan BWM Hidayatullah di Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek.

    Baca juga :  Pemkab Kediri Kolaborasi dengan Polres Pasang ATCS Pantau Kemacetan Arus Mudik Lebaran

    Selanjutnya,  Selasa (17/12/2019) juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kota Kediri yang terdiri dari OJ K Kediri, Polresta Kediri, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kota Kediri, Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri, Kantor Kementrian Agama Kota Kediri dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kediri.

    Rakor ini, dihadiri oleh Ketua Satgas Waspada Investasi (SW1) Tongam L Tobing. OJK Kediri, selaku Ketua Tim menghimbau kepada seluruh jajaran Anggota Tim Kerja untuk meningkatkan pemantauan terhadap aktifltas-aktifltas penawaran investasi ataupun penghimpunan dana yang berpotensi merugikan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing lembaga/instansi” tandasnya.

    Satgas Waspada Investasi Hentikan 444 Tak Berijin

    Sampai dengan tahun 2019, Satgas Waspada Investasi (nasional) telah menghentikan 444 entitas penghimpunan dana dan/atau penawaran investasi tanpa izin.

    Baca juga :  Momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Bupati Kediri Tunaikan Sholat ied Bersama Masyarakat

    Dalam setiap sosialisasi mengenai waspada investasi, kami selalu menghimbau kepada seluruh jajaran Anggota Tim Kerja SWI Kota Kediri dan masyarakat untuk selalu memperhatikan aspek 2L yaitu Legal dan Logis pada setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana, agar tidak menimbulkan potensi kerugian di masyarakat khususnya di Kota Kediri dan sekitarnya”, kata Bambang Supriyanto.

    Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar bijak dalam berinvestasi, OJK Kediri telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat secara langsung maupun sosialisasi melalui media. Sampai dengan November 2019, OJK Kediri telah menyelenggarakan 32 kegiatan edukasi dan sosialisasi. Di luar jumlah tersebut, OJK Kediri juga beberapa kali menjadi narasumber pada acara yang dilaksanakan instansi atau lembaga lain.

    Informasi mengenai daftar perusahaan yang memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sika-iuan;mu.o’k.;o.id Jika masyarakat menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, diharapkan dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email [email protected] atau [email protected].(bud)

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan