Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Forkompimda Jatim dalam peringatan Hari Anti Korupsi di Lantai 8 Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya., Jumat (12/12/2019)

SURABAYA – Angka Korupsi di Jawa Timur masih tinggi diantara Provinsi lainya. Dalam catatan KPK sampai November 2019 terdapat 85 kasus Korupsi.

Ini kemukakan Koordinator Bidang Pencegahan KPK  Korwil Jatim Asep Rahmat Swanda dalam acara peringatan hari Anti Korupsi di lantai 8 Kantor Pemprov Jatim, Jumat (13/12/2019) sore.

Ada tiga strategi yang dilakukan KPK mengatasi korupsi. Pertama stretegi penindakan, kedua pencegahan dan ketiga pendidikan.

Dari 85 kasus korupsi, kata Asep, semuanya sedang ditangani KPK. Angka ini memerlukan penanganan secara serius. Sementara untuk mencegah, salah satunya dengan terus menerus melakukam kampanye semacam ini.

“Apa yang dilakukan Gubernur pada hari ini dengan melibatkan sekolah, mahasiswa dan anak anak adalah bagian pendidikan Anti Korupsi,” tandas Asep Rahmat

Dijelaskan,  pihaknya bersama Pemprov Jatim dalam 1 tahun terakir sudah berusaha bekerja keras untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak sekali yang kita lakukan dalam penyelamatan aset pemerintah daerah maupun dari sisi peningkatan pendapatan.

Dalam konteks pelaksanaan Perpres 54/2018 terkait dengan strategi nasional pencegahan korupsi. Ada 3 area yang menjadi fokus presiden, pertama, adalah pembenahan perizinan dan tata Niaga keuangan,  kedua adalah pengelolaan keuangan negara dan daerah, ketiga adalah pencegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Sementara tujuh rencana aksi KPK dan aksi di Pemprov Jatim dalam menciptakan tata kelola yang baik di area yang selama ini dinilai rawan korupsi yaitu di bidang penganggaran,  perencanaan dan penganggaran.

Kedua  adalah pengadaan barang dan jasa, perizinan, keempat adalah pengawasan yang kelima manajemen ASN serta menejement aset.

Gubernur Jatim

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebaiknya soal korupsi harus saling mengingatkan. Bukan hanya bapak bapak saja tapi semua harus tanggung jawab. Sayangnya pesan moral yang diperagakan anak anak TK tadi hanya bapak bapak. Saya tidak tau siapa yang bikin naskah itu. kata Gubernur menyindir panitia.

Seruan itu harus ke semua level. Lalu saling menjaga, saling mengawasi, saling mengingatkan.

Dalam kesempatan tersebut gubernur mengusulkan  agar struktur  KPK tidak hanya pencegahan dan penindakan tapi bisa ditambah seperti fungsi supervisi dan monitoring.

Sehingga perlu  ada Deputi pencegahan dan Deputi penindakan. Mungkin ini bisa di komunikasikan dengan pimpinan KPK. Hal ini semata mata agar lebih efektif (min)